Communicare Institute

Bahaya Iklan Rokok Nidji

2009-03-15T00:35:00.000-07:00

Bahaya Iklan Rokok Nidji
Oleh
Sudaryono Achmad*

Di kamar kecil 12 meter kubik,

sambil ‘ek-’ek orang goblok merokok,
di dalam lift gedung 15 tingkat
dengan tak acuh orang goblok merokok,
di ruang sidang ber-AC penuh,
dengan cueknya, pakai dasi,
orang-orang goblok merokok.

(Taufik Ismail, Tuhan Sembilan Senti)

Tayangan iklan rokok di televisi yang dibintangi group band Nidji sempat luput dari perhatian publik. Maklum, mungkin kita termakan hingar bingar politik 2009 yang semakin ramai dan penuh kekonyolan itu. Untungnya, Seto Mulyadi, dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, sempat menaruh perhatian. Dengan melayangkan surat protes yang terpublikasikan media. Intinya, menolak tayangan iklan tersebut. Pasalnya, dengan iklan tersebut, sama saja mengajak anak-anak muda kita untuk akrab dengan rokok. Padahal, sudah jelas dalam dunia medis, rokok amat buruk bagi kesehatan. Setidaknya mengandung 4000 zat kimia berbahaya. Beberapa diantaranya menyebabkan kanker.

Saya akur dengan surat protes tersebut. Saya kira tayangan iklan tersebut memang layak dipersoalkan karena berpotensi punya dampak buruk bagi publik. Dalam dunia bisnis, mungkin iklan tersebut wajar adanya. Lewat wawancara yang dilakukan detik.com, dari pihak group band Nidji pun mengaku bahwa iklan tersebut semata-mata hanya bermotif mencari uang. Tidak ada maksud lain. Karena ada surat protes, mereka mengaku akan memikirkan ulang kemunculan iklan tersebut. Dari sini kita tahu, hanya dua pihak yang diuntungkan, dari pihak Nidji dan produsen rokok. Sementara, publik hanya dijadikan target, sasaran dan korban saja.

Bagi saya, langkah surat protes tokoh yang akrab dipanggil Kak Seto itu penting bagi penguatan wacana publik dalam soal anti rokok. Apalagi saat ini, sekelompok masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa ini juga sedang berjuang dalam soal tata kelola tembakau. Mereka menamakan diri “Masyarakat Peduli Bahaya Tembakau”. Saat ini mereka sedang bergerilnya mencari dukungan “Petisi untuk Ratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau”.

Alasan mereka cukup logis. Data-data yang dipaparkan pun sulit dibantah. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2008 menyatakan bahwa Indonesia saat ini adalah negara terbesar ketiga pengguna rokok. Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia tidak berdaya karena terjajah kecanduan nikotin. Kematian akibat konsumsi rokok tercatat lebih dari 400 ribu orang per tahun. Konsumsi rokok di kalangan remaja meningkat 144% antara 1995-2004.

Rokok telah menggerogoti sumber keuangan rumah tangga miskin. Data menunjukkan, keluarga miskin membelanjakan 12,4% pendapatannya untuk membeli rokok, dengan mengorbankan gizi keluarga, kesehatan dan pendidikan. Lebih dari 70% anak Indonesia terpapar asap rokok, dan menanggung risiko penyakit akibat rokok. Saat ini rokok menjadi musuh utama bagi semua negara beradab.

WHO menetapkan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) yang telah diratifikasi oleh 160 negara. Walaupun Pemerintah Indonesia turut menyusun FCTC, namun sampai saat ini belum meratifikasi. Atas dasar itulah mereka, mendesak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera meratifikasi/mengaksesi FCTC dan membuat Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau untuk melindungi rakyat Indonesia, khususnya generasi muda.

Lantas, bagaimana dengan iklan rokok Nidji itu? Sudah jelas, kemunculannya menghambat “perjoeangan” yang dilakukan oleh “Masyarakat Peduli Bahaya Tembakau” tersebut. Iklan rokok Nidji berbahaya secara kultural. Ia dengan gesit menyelinap disela-sela program tayangan televisi. Seolah tak berpengaruh apa-apa. Tapi jangan salah, tetap saja berpotensi merasuk dalam benak khalayak. Merujuk pada buku “Kleppner’s Advertising Procedure” karya Otto Kleppner (1990) kata iklan berasal dari bahasa Latin advertere yaitu “mengalihkan pikiran”. Nah, iklan tersebut mencoba untuk mencuri perhatian khalayak. Karena bintangnya Nidji, jelas sudah kaum muda menjadi sasaran iklan itu. Dan ini menjadi problem tersendiri.

Saya kira, dari kasus ini kita bisa belajar akan bahaya kultural dari iklan rokok, apalagi dibintangi oleh group band yang menjadi idola anak-anak muda. Dalam kesepakatan internasional industri rokok dunia, bahkan sudah melarang menggunakan artis atau selebritis sebagai bintang iklan demi membatasi sosialisasi untuk mengkonsumsi rokok. Di Indonesia, saya kira perlu juga diterapkan aturan serupa. Fakta-fakta tentang rokok yang dikutip diatas sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk ikut peduli terhadap aturan dan tata kelola peredaran rokok. Singkatnya, iklan rokok versi Nidji perlu dihentikan. Mungkin terlalu menyakitkan pihak Nidji dan produsen rokok, tapi apa boleh buat. Melindungi anak-anak muda dari racun tembakau adalah lebih utama. Sebuah pilihan tegas yang secara sadar perlu kita ambil. []

*Kolumnis, tinggal di Jakarta.

Agresi Israel Versi Kompas

2009-01-12T04:41:00.000-08:00

Agresi Israel Versi Kompas
Oleh
Sudaryono Achmad*

Apa yang dilakukan Israel pasca agresinya ke Palestina? Jawabnya adalah politik informasi (propaganda). Persis seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) setelah menggempur Irak dan menggulingkan Saddam Husein. Argumen-argumen pembenaran atas peristiwa itu pasti akan dilakukan melalui pemberitaan media. Inilah yang menjadi fokus sorotan dalam kolom ini. Namun, membedah seluruh berita yang muncul di berbagai media tentu sangat melelahkan. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membedah salah satu berita saja yang muncul di media harian Kompas. Terutama membedah pesan tersembunyi yang bisa jadi terdapat politik informasi (propaganda) Israel di dalamnya.

Saya menemukan salah satu berita menarik sebagai contoh kasus. Dalam Kompas (2/1/09), muncul berita dengan judul “ Serangan Dilakukan dengan Akurasi Tinggi”. Apa yang terbesit ketika membaca judul ini. Rasanya, tidak berlebihan kalau kita menaruh kecurigaan akan kecenderungan keberpihakan Kompas kepada Israel. Memang, kalau kita baca keseluruhan berita, keperpihakan nampaknya dikemas dengan cara yang halus. Tapi, kalau kita jeli membacanya, pesan-pesan Israel akan nampak begitu nyata.

Pada awal berita, kita disuguhi berita yang berkesan membela rakyat Palestina. Dalam berita disebutkan “Sebenarnya yang dilakukan Israel terhadap Jalur Gaza bukan sebuah perlindungan diri, melainkan tindakan yang yang bisa dikatakan keterlaluan dan tidak berimbang. Bayangkan, Hamas dari jalur Gaza hanya melontarkan roket, sementara Israel menggunakan teknologi dengan presisi tinggi”. Saya menduga, paragraf awal ini karya asli wartawan Kompas untuk membuka “berita sesungguhnya”. Dan, tentu belum masuk inti berita seperti dalam judul yang tertera diatas.

Sebab setelahnya, berita merupakan hasil rangkuman dari kantor berita AP/AFP/REUTERS/MON. Intinya, memaparkan bagaimana akurasi serangan Israel. Sumber yang dikutip pun anonim, hanya disebutkan “Menurut seorang pejabat senior Israel”. Akurasi yang dimaksud dimulai sebagai berikut: Pesawat pengintai mulai mengidentifikasi truk-truk atau pejuang yang mengangkut peluncuran roket. Informasi yang didapat dari pesawat pengintai dikirim ke komando pusat untuk dianalisis. Para analis militer Israel kemudian melakukan kesimpulan. Apakah target tersebut berbahaya atau tidak. Hasil analisis kemudian diberi sebagai masukan kepada pilot F-16. Pilot kemudian terbang ke dekat sasaran dan bom otomatis dijatuhkan. Bom itupun masih dilengkapi dengan laser petunjuk jalan.

“Ini sama dengan Anda mengemudi sesuai dengan arah yang sudah ditentukan sebuah alat penunjuk jalan, kami tahu persis di mana lokasi sasaran” Kata sumber itu. Begitu Kompas menulisnya. Selanjutnya menyebutkan, untuk mengindari sasaran sipil yang tidak bersalah, kata pejabat itu, sebuah telepon otomatis akan mengontak warga yang ada di dalam bangunan yang menjadi target sasaran. Tujuannya, agar mereka segera menghindari dari lokasi sasaran. Begitulah berita “Serangan Dilakukan dengan Akurasi Tinggi” Versi Kompas. Lantas, kita yang masih punya pikiran waras apakah akan menerima begitu saja politik Informasi (propaganda) Israel tersebut? Jawabnya sudah jelas. Propaganda tersebut terlihat mengada-ada. Faktanya, korban yang berjatuhan terbanyak adalah warga sipil dan anak-anak. Belum lagi, betapa tak masuk akalnya perihal telepon otomatis tersebut.

Terkait dengan pemberitaan demikian, kita bisa membacanya lewat teori dasar agenda setting media. Teori ini, dalam kajian komunikasi diasumsikan bahwa media menyaring berita, artikel atau tulisan yang dipublikasikannya. Secara selektif, “gatekeepers” seperti penyunting, redaksi bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. (Hadiono Afdjani, 2007).

Mengikuti teori ini, saya akan menganalisnya dalam tiga level. Pertama, siapa yang menyusun agenda media dan bentuk agenda tersebut? Pertanyaan siapa tentu menunjuk kepada Kompas sebagai industri media. Dimiliki non-muslim dan tak menutup kemungkinan ada “main mata” dengan Israel. Sementara bentuk agendanya adalah melakukan bias media. Bentuknya, menghadirkan sumber anonim (pejabat senior Israel). Mengakomodir sumber-sumber Israel saja sudah merupakan bukti kemana arah politik media media tersebut, apalagi menghadirkan sumber anonim yang informasinya belum tentu benar. Dalam politik pemberitaan, sesungguhnya ini merupakan bukti strategi penyusunan media yang mengakomodir suara Israel. Muatan informasinya, cenderung kacau dan menyesatkan. Bagaimana Israel punya akurasi tinggi dalam penyerangan terhadap Hamas, sementara faktanya terjadi insiden tentara Israel sendiri saling tembak, bahkan beberapa tentara mampus ditangan kawan sendiri. Sungguh tak masuk akal informasi tersebut.

Kedua, kondisi-kondisi yang kurang lebih akan menunjang terbentuknya agenda setting media. Ada banyak pertimbangan saya kira. Dalam hal pemberitaan soal serangan Israel, tak mungkin Kompas mengecam secara terang benderang Israel seperti media lain. Taruhlah seperti majalah Sabili, majalah Suara Hidayatullah atau eramuslim.com. Mengecam Israel secara keras kemungkinan akan berpengaruh pada nasib buruk industri media tersebut, terutama dalam soal (lagi-lagi) “uang”. Maka, kondisi yang semacam ini akan berakibat pada sebuah fakta pemberitaan yang terjadi di Kompas. Hasilnya, secara umum Kompas akan tetap memberitakan kasus serangan Israel tersebut, dengan secukupnya terlihat membela Palestina agar tidak kehilangan pembaca. Dan tetap menjadi “corong Israel” sedapat mungkin dengan cara-cara halus seperti yang sedang kita bahas ini. Sungguh wajah kemunafikan yang nyata.

Ketiga, Konsekuensi-konsekuensi agenda setting terhadap perilaku dan opini publik. Sudah jelas, konsekuensi agenda setting tersebut sebagai bentuk nyata virus pemikiran lewat pemberitaan media. Orang akan digiring untuk “memahami” apa yang dilakukan Israel dan kemudian pelan-pelan punya sikap “adil” terhadap Israel. Bagi yang tak punya daya tahan akan serangan pemikiran (informasi) ini, mereka tentu pasrah dan tak akan ada suara lantang mengecam Israel. Contoh nyata yang telah terjangkiti virus ini adalah kaum sekular liberal yang banyak bercokol di negeri ini. Merekalah korban media sesungguhnya.

Terakhir, semoga saja kita tetap waspada pada arus serangan informasi menyesatkan dari berbagai media. Tak hanya lewat media cetak, juga media elektronik maupun online. Jangan sampai kita terhasut dengan propaganda-propaganda murahan media. Opini, wacana dan sikap kita hanya satu. Israel adalah penjajah Palestina. Salah satu jalan yang mesti dilakukan adalah mengusir dan menghancurkan Israel dengan apa yang kita punya dan bisa lakukan. Lebih bagus lagi, harapannya, seperti yang dikumandangkan Presiden Iran, Ahmadinejad, mengapuskan Israel dari peta dunia. Dan media, semestinya juga menyuarakan demikian, bukan sebaliknya. []

*Kolumnis, bergiat di Communicare Institute (CoIn) Jakarta.

Semiotika Iklan Politik PKS

2009-01-08T04:44:00.000-08:00

Semiotika Iklan Politik PKS
Oleh
Sudaryono Achmad*

Saya akan coba menafsir iklan politik PKS yang menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. Tafsir ini dalam sudut pandang kajian komunikasi dimana saya akan menggunakan semiotika (ilmu tanda) untuk membedahnya, agar punya ruh akademis. Seperti kita ketahui bersama, iklan itu mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Kritikan cukup beragam, mulai dari kalangan yang mengatakan PKS terlalu berani serta terkesan oportunis (mengambil simpati keluarga dan pendukung Soeharto). Sampai paling keras, dilontarkan oleh Fazlul Rahman, calon Presiden 2009 jalur independen, yang mengatakan PKS sebagai pengkhianat reformasi. Atas reaksi kontra yang cukup heboh itulah, saya tergoda untuk menafsirkannya.

Kalau kita cermati, setelah iklan muncul dan mendapat beragam kritikan, beberapa petinggi PKS begitu sibuk dan tergopoh-gopoh menjelaskan maksud sebenarnya dari iklan tersebut. Mulai dari Anis Matta dan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa maksud iklan adalah pesan rekonsiliasi, pesan mengakhiri dendam masa lalu. Lantas, tak tanggung-tanggung, Tifatul Sembiring, Presiden PKS juga angkat bicara lewat opini di Republika (06/12/08), walau agak berbeda, dengan mengatakan adanya kesalahan teknis dalam tayangan iklan tersebut. Dengan penjelasan itu, malah tambah membuat publik bingung dan meraba-raba sendiri. Disatu sisi, beberapa petinggi PKS menjelaskan maksudnya bahwa iklan tersebut mengandung pesan rekonsiliasi, sementara orang nomor satunya (Presiden PKS) mengatakan ada kesalahan teknis. Sebenarnya, bagaimana fenomena ini dibaca?.

Mengikuti konsep ahli semiotika bernama Roland Barthes dalam “The Death of Authornya”, jelas iklan telah gagal. Dalam konsep tersebut, kita bisa memahami bahwa ketika teks (iklan) telah terlahir dan tertayangkan maka “pengarang telah mati”. Dalam arti tidak ada kuasa iklan (orang dibalik iklan). Kuasa berada di publik. Masyarakat bebas menafsirkan sendiri maksud dari iklan yang muncul. Beragam penjelasan dari para petinggi PKS pada dasarnya justru memperlihatkan kegagalan nyata dari iklan. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang kajian iklan secara akademis. Inti kegagalannya, bukan iklan yang berbicara, tapi malah orang dibalik iklan yang berbicara.

Selanjutnya, kita perlu memahami modus produksi makna iklan itu. Saya akan meminjam konsep dari John Fiske dalam “Television Culture”. Produksi makna terjadi melalui berbagai tahap. Pertama, tahap “Reality”, sebagai partai yang cukup profesional memang iklan tersebut tidak datang tiba-tiba dan spontan. Soeharto menurut PKS dinilai sebagai tokoh yang berpengaruh. Iklan tersebut juga berdasar pertimbangan survey. Seperti hasil survey LP3ES yang menyebutkan 34% responden memilih Soeharto sebagai presiden paling berpengaruh. Sementara, Soekarno 24% dan SBY hanya 12 %. Alasan cukup realistis walau mengandung resiko. Dengan bacaan ini, alasan kesalahan teknis menjadi argumen yang rapuh. Kedua, tahap “Representation” Dalam hal ini Soeharto direpresentasikan sebagai sosok pahlawan dan guru bangsa. Inilah “judi” besar PKS dalam urusan politik, terobosan yang cukup paling berani. Harapannya, tentu untuk meraih simpati pada keluarga dan pendukung Soeharto. Hasilnya, bisa jadi memuaskan namun bisa pula pasca penayangan iklan tersebut banyak kader dan simpatisan yang tidak memilik PKS lagi pada pemilu selanjutnya, kecuali kader-kader yang loyal saja. Namun, prediksi ini memang spekulatif. Kenyataan yang akan berbicara pada pemilu nanti. Ketiga, tahap ideologi. Ideologi (nilai) yang ingin disampaikan adalah rekonsiliasi. Sebuah pesan untuk mengakhiri dendam masa lalu. Terlihat mulia memang. Tapi, kenapa mesti Soeharto? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Lagi pula, sebenarnya ideologi ini justru disampaikan diluar iklan tersebut. Publik tidak menangkap pesan ini dalam iklan. Yang publik tahu PKS menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. Lantas publik (selain pendukung setia Soeharto dan kroni-kroninya) mengecam keras. Tahap ideologisasipun gagal.

Kemudian, mari kita baca iklan tersebut dengan semiotika teks. Semiotika teks sendiri menurut Yasraf Amir Piliang adalah cabang dari semiotika, yang secara khusus mengkaji teks dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Disebut sebagai semiotika teks karena unit analisis terkecilnya adalah teks itu sendiri, sementara unit analisis terkecil semiotika umum adalah tanda. Dalam pengertian yang luas, teks didefinisikan sebagai pesan-pesan baik yang menggunakan tanda verbal maupun visual.

Dalam kasus iklan politik PKS ini, kita akan mengalisis teks visual (visual text). Teks visual sendiri adalah teks yang melibatkan di dalamnya unsur-unsur visual seperti gambar, ilustrasi, foto, lukisan atau citraan komputer. Diantara yang termasuk ke dalam teks visual ini antara lain, advertising teks, teks fashion, teks televisi, teks seni (patung, lukisan, tari, teater, teks obyek (komoditas) serta teks arsitekstur.

Kalau menyaksikan iklan PKS, sebenarnya tak begitu rumit karena unsur-unsur yang digunakan nampak sederhana. Walaupun begitu, iklan sesederhana apapun tetap bermain dalam pengelolaan tanda. Bermain tanda dengan ramuan yang apik sehingga menghasilkan pesan (citra) tertentu. Dalam pandangan ahli semiotika, khususnya semiotika periklanan, ada dimensi-dimensi khusus pada sebuah iklan. Dimensi tersebut saling terkait dan mendukung untuk memperoleh sebuah citraan tertentu. Iklan, biasanya berisikan unsur-unsur tanda berupa objek (object) yang diiklankan, konteks (context) berupa lingkungan, orang atau makluk lainnya yang memberikan makna pada objek, serta teks (berupa tulisan) yang memperkuat makna (anchoring).

Disini kita bisa melihat objek (object) yang diiklankan berupa iklan politik PKS. Dalam buku karya Budiman Hakim berjudul “Yuk Ngobrolin Iklan” pada hakikatnya sebuah iklan itu jualan, baik iklan komersial, tokoh, maupun layanan masyarakat. Dalam hal ini tentu PKS juga melakukannya, bukan sebuah iklan cuma-cuma, tapi iklan meraup suara (dan bisa jadi dana dari cendana). Dalam kajian iklan murni hal ini tak jadi soal, iklan adalah jualan. Yang menjadi masalah adalah penempatan sosok Soeharto. Saya kira kurang tepat, justru berpotensi menjadi bumerang. Alih-alih mendapatkan dukungan, justru bisa jadi sebaliknya.

Konteksnya (context) disesuaikan dengan semangat sumpah pemuda (kebangkitan nasional) yang menjadikan iklan tersebut terkesan punya ruh dan tepat waktunya sebab orang-orang juga sedang membicarakan hari bersejarah tersebut, jadi tidak out of konteks. Saya kira dalam studi iklan, strategi ini sudah tepat. Kemudian teks (text) “Mereka adalah pahlawan dan guru bangsa”. Saya kira dalam level inilah sebuah kesalahan fatal dari iklan tersebut. Muatan teks ini sangat sensitif. Karena sudah terlanjur digunakan, maka resiko politik akan sendirinya terasakan.

Kesimpulan saya, iklan tersebut telah gagal dalam dua level. Baik muatan maupun strategi pengemasannya. Ditambah lagi apologi dari sang pengiklan (PKS). Lengkaplah sudah. Kalau boleh memberi saran, saya kira kedepan, partai ini harus belajar banyak lagi dalam soal strategi pencitraan. Mengoreksi tim media serta membereskan “oknum” yang bermain mata dengan keluarga cendana itu perlu demi memperbaiki citra partai kembali. Lantas bagi publik, mari kita mentertawakan iklan-iklan politik di berbagai media yang semakin tidak waras itu. Sudah saatnya kita berjuang, mengembalikan daulat. Dari kuasa media, menjadi kuasa publik.

*Kolumnis.Tinggal di Jakarta.

Menganalisa Kasus DEWA versus FPI dengan Tujuh Kriteria Wacana

2009-01-02T22:50:00.000-08:00

Oleh Diyah Kusumawardhani
(sebuah tulisan lama saat masih kuliah)

Setelah membaca beberapa teks berita yang didapatkan dari media online, dapat dilihat adanya wacana sentimen religius dalam kasus ini. Yang pertama, Dhani menggunakan kaligrafi Lafdhul Jalalah (Allah) di dalam logo album barunya yang bertajuk Laskar Cinta. Penggunaan lambang ini, menurutnya, bukti kecintaan dia kepada Tuhannya (walapun sebelumnya dia sempat mengelak kalau logo tersebut merupakan kaligrafi tulisan Allah). Yang kedua, Dhani menginjak-injak logo tersebut dikarenakan logo tersebut dijadikan karpet atau alas panggung tempat kelompok musik DEWA tampil. Yang ketiga, pada saat Dhani manggung, ia menggunakan kalung Bintang Daud yang merupakan lambang Yahudi. Sehingga muncul wacana yang berkembang: “Dhani DEWA Antek Israel, Menginjak-injak Allah”.

Lambang-lambang yang dipermasalahkan diatas memiliki nilai historis bagi umat Islam. Yang pertama, kaligrafi Lafdhul Jalalah yang merupakan lafadz yang diagungkan. Kaligrafi ini terdapat di dalam buku The Cultural Atlas of Islam karya Prof. Dr. Ismail Raji al-Faruqi, pendiri The International Institute of Islamic Though, sebuah organisasi intelektual muslim di Amerika. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan, dan kaligrafi tersebut terdapat di halaman 84.

Yang kedua, penggunaan lambang Bintang Daud oleh Dhani, yang membuat ia dituduh sebagai antek Yahudi. Seperti yang kita ketahui bersama, Yahudi adalah musuh utama umat Islam. Bahkan Allah SWT akan melaknat siapapun yang mendukung maupun bekerjasama dengan mereka. Ditambah lagi Yahudi, dalam hal ini bangsa Israel, adalah musuh terbesar umat Islam dalam perebutan negara Palestina. Sehingga penggunaan lambang-lambang tersebut dianggap sebagai pendukung dari si empunya lambang.

Mengenai lambang atau tanda-tanda, Saussure menjelaskan, seperti dikutip di dalam Analisis Teks Media - Alex Sobur, bahwa persepsi dan pandangan kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Karena menurutnya, tanda membentuk persepsi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada.

Dari kasus diatas, jelas bahwa kaligrafi Allah tersebut memiliki nilai relijius yang tinggi bagi umat Islam. karena pembuatan kaligrafi itu pasti didasari dengan perasaan cinta si pembuat kepada Tuhannya. Dalam konteks ini, Dhani berusaha menunjukkan rasa cintanya kepada Allah SWT dengan memasukkan kaligrafi tersebut ke dalam logo albumnya. Namun insiden penginjakkan tersebut, membuat kecintaan Dhani DEWA kepada Tuhannya patut untuk dipertanyakan.

Sedangkan untuk kalung Bintang Daud, nilai historis umat Islam yang besar dengan bangsa Yahudi (bahkan semenjak zaman Rasulullah), telah mengakibatkan tendensi negatif terhadap siapapun yang menggunakan lambang atu atribut ke-Yahudi-yahudian. Sehingga, walaupun penonjolan wacana kalung Bintang Daud ini tidak dominan, tetapi cukup mempengaruhi wacana dominannya.

Analisa Menggunakan Tujuh Kriteria Wacana
Judul berita : “DEWA Belum Putuskan Tuntut Balik atau Maafkan FPI”
Sumber : www.kapanlagi.com
Teks berita :

Dewa Belum Putuskan Tuntut Balik atau Maafkan FPI

Kapanlagi.com - Logo Laskar Cinta kembli membuat grup musik papan atas Indonesia.

Dewa berhadapan dengan masalah. Front Pembela Islam (FPI), organisasi Islam yang dipimpin Habib Rizieq menyatakan keberatan logo yang bertuliskan kaligrafi tersebut dijadikan karpet untuk pementasan Dewa di sebuah stasiun TV. Tindakan tersebut dianggap melecehkan Islam, namun Dhani menyangkal bahwa dia beserta grupnya melakukan tindakan yang melecehkan Islam.

Pada awalanya yang pertama kali bereaksi atas kejadian ini adalah ustad Wahfiudin yang juga mengisi acara keagamaan di stasiun TV tersebut. Ustad segera menghubungi pimpinan stasiun TV sera membawa bukti buku The Cultural Atlas of Islam karya Profesor Doktor Ismail Raji Al Faruqi, dimana di buku tersebut terdapat kaligrafi Lafdhul Jalalah yang digunakan di logo Laskar Cinta.

Karena ini sebuah persoalan sensitif dan menyangkut keagamaan, maka Dhani menyampaikan ini pada Gus Dur yang juga tokoh agama. Ketua Dean Syuro Partai Kebangkitan Bangsa ini menanggapi persoalan ini hanyalah sebagai masalah kecil dan teknis. Gus Dur meminta pada habib Rizieq dan FPI untuk tidak mempersoalkan masalh ini lebih jauh lagi.

Dhani sendiri menyangkal bahwa dia dan Dewa bermaksud melecehkan Islam, menurutnya kejadian itu hanya sebuah ketidak sengajaan. Dhani menyayangkan FPI menilai sebaliknya. Kabarnya Dhani dan Dewa sedang berembuk untuk membuat keputusan, menggugat balik FPI dan Habib Rizieq atau memaafkan saja. (sc/erl)

http://www.kapanlagi.com/h/0000060349.html

Analisa :
1. Kohesi (cohesion) merupakan komponen yang berada di permukaan teks, atau hubungan antara teks dengan sintaksis (bagaimana kalimat – bentuk, susunan – yang dipilih). Bentuk kalimat yang terdapat pada judul “DEWA Belum Putuskan Tuntut Balik atau Maafkan FPI”, adalah kalimat aktif, karena menggunakan kata ‘atau’. Sedangkan sifat judul berita ini adalah kontroversi (bertentangan) karena penggunaan kata ‘atau’ tadi. Pemberitaan tersebut juga meyajikan beberapa fakta. Yaitu: (1) keberatan FPI terhadap kaligrafi Allah yang dijadikan alas panggung, (2) reaksi ustadz Wahfiudin terhadap lambang tersebut, (3) kunjungan Dhani ke Gus Dur untuk meminta bantuan penyelesaian masalahnya dengan FPI, dan (4) rencana menuntut balik FPI atau memaafkan.

2. Koheren (coherence) merupakan jalinan antarkata atau antarkalimat, yaitu bagaimana dua kalimat yang memiliki fakta yang berbeda dihubungkan sehingga tampak koheren (memiliki keterpaduan). Lihat paragraf 1. terdapat dua fakta yang berbeda yang dihungkan dengan kata ‘namun’. Fakta pertama, mengenai keberatan FPI (dalam hal ini disampaikan oleh Habib Rizieq) terhadap kaligrafi yang dijadikan alas panggung dan diinjak-injak grup musik DEWA sehingga tindakan tersebut dianggap melecehkan umat Islam. Fakta kedua, Dhani menyangkal melakukan tindakan yang melecehkan umat Islam. kedua fakta ini dihubungkan dengan kata ‘namun’, sehingga menimbulkan kesan pertentangan diantara keduanya.

3. Intensionalitas (intentionality) berhubungan dengan sikap dan tujuan dari si pembuat teks. Apa yang mereka inginkan dari sebuah teks? Atau bisa diartikan dengan bagaimana maksud dan motif redaksi dalam memproduksi teks. Berdasarkan teks, dapat dianalisa bahwa tujuan redaksi membuat teks ini adalah untuk memberitakan tindak lanjut atau langkah yang mungkin diambil grup musik DEWA terhadap FPI dan Habib Rizieq atas tuduhan melecehkan Islam. Wacana ini terlihat dari pemilihan kata dalam judul ‘Tuntut Balik atau Maafkan FPI’.

4. Akseptabilitas (acceptability) merupakan cerminan dari intensionalitas. Yaitu, apakah sebuah teks dapat berguna atau relevan bagi pembaca atau pendengarnya (tingkat penerimaan khalayak terhadap teks). Dalam konteks ini, pembaca atau pendengar teks dapat mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebenarnya sudah jelas tertera dalam teks. Bila dikaitkan dengan permasalahan ini, jika khalayak media adalah pengkonsumsi jurnalistik infotainment, maka teks berita ini cukup representatif baginya. Tapi bila khalayak media merupakan peminat di bidang seni kaligrafi, agama, dan hukum, maka teks berita ini kurang representatif bagi mereka. Maka akibatnya, mereka akan menambah informasi mereka dengan teks berita lainnya.

5. Informatifitas (informativity) mengarah kepada kuantitas dari berita atau informasi yang diharapkan didapatkan dari sebuah teks. Dari teks berita ini, terdapat beberapa informasi yang terangkum dalam fakta-fakta, yaitu: (1) keberatan FPI terhadap kaligrafi Allah yang dijadikan alas panggung, (2) reaksi ustadz Wahfiudin terhadap lambang tersebut, (3) kunjungan Dhani ke Gus Dur untuk meminta bantuan penyelesaian masalahnya dengan FPI, dan (4) rencana menuntut balik FPI atau memaafkan.

6. Situasionalitas (situationality) yaitu konteks sosial, bagaimana teks itu diproduksi sebagai upaya untuk merespon situasi atau konteks sosial tertentu. Teks berita ini dibuat, sebagai upaya merespon peristiwa insiden penginjakan kaligrafi Allah oleh grup musik DEWA. Peristiwa ini diangkat karena memiliki nilai berita dari dua kelompok yang saling berkontroversi. Yang pertama, adalah grup musik DEWA yang termasuk ke dalam grup musik papan atas di Indonesia yang selalu memiliki sensasi untuk ‘dijual’. Yang kedua, adalah Habib Rizieq dari FPI. Yaitu, ikon Islam dari kelompok garis keras yang terkenal dengan Laskar Jihad-nya. Kedua kutub yang bertentangan ini, bila dijadikan berita akan menimbulkan pangsa pasarnya sendiri.

7. Intertekstualitas (intertextuality) merupakan keterkaitan antara sistem nilai atau ide dengan realitas. Sistem nilai disini adalah Islam (reliji) yang direpresentasikan dengan kaligrafi Allah, dan realitasnya adalah insiden penginjakan kaligrafi ini. Saat melihat kasus ini dari kacamata Islam, maka dalil-dalil agama dan rasionalisasi agama yang akan berbicara. Seperti dosa, tergolong murtad, dsb. Dan rasionalisasinya adalah, jika penghina atau penginjak atribut atau lambang kenegaraan atau presiden saja bisa dipenjara, kenapa penginjak atribut ketuhanan tidak mendapatkan ganjaran di dunia. Sekalipun ia bertobat, lantas apa bedanya dengan pelaku tindak penginjakan atribut kenegaraan? Padahal hukuman dan taubat di dunia dapat mengurangi ganjarannya di akhirat kelak. Maka langkah paling rasional di dunia ini adalah dengan memperkarakannya ke meja hijau. Dan ketika dilihat dari kacamata hukum, maka pasal-pasal pelecehan kepada agama bisa digunakan untuk memperkarakannya. Namun jika dilihat dari kacamata seniman, maka mengganti logo album adalah solusi terbaik bagi Dhani DEWA

Menurut Alex Sobur dalam Analisis Teks Media, secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Greek, terdiri atas kata idea dan logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Idea dalam Webster’s New Colligiate Dictionary berarti “something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like” (sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana). Sedangkan logis berasal dari kata logos yang berarti word (huruf). Kata ini berasal dari kata legein yang berarti to speak (berbicara). Selanjutnya kata logia berarti science (pengetahuan) atau teori. Jadi ideologi menurut kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau dari pengutaraan apa yang terumus dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.

Antonio Gramsci dalam Alex Sobur mengemukakan, Ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada di luar aktivitas politik atau aktivitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan ‘agama dalam makna sekulernya, yaitu menyatunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku’. Dari pengertian tersebut saya menyimpulkan, ideologi merupakan seperangkat kategori yang dibuat untuk menjelaskan suatu keadaan dominan dari pihak berkuasa agar mendapatkan legitimasi dari orang-orang yang didominasi.

Kasus DEWA vs FPI ini jelas mengandung wacana ideologis. Jika memandang ideologis sebagai seperangkat kategori yang dibuat untuk menjelaskan suatu keadaan dominan dari pihak berkuasa agar mendapatkan legitimasi dari orang-orang yang didominasi, maka seperangkat kategori yang dominan itu adalah masalah (sistim nilai) agama (dalam konteks ini adalah Islam).

Indonesia merupakan negara dengan sistim politik sosial-relijius, sehingga faktor keyakinan dan keagamaan menjadi faktor utama dalam bermasyarakat. Agama Islam merupakan agama yang dominan di Indonesia. Namun ironinya, tidak semua (bahkan sedikit) media massa nasional yang mampu mengakomodir nilai-nilai keislaman tadi. Dari segi ideologi media, salah satunya Republika yang mampu mengakomodir isu-isu yang dilihat dari kacamata Islam. Sehingga walaupun dominan, dari segi wacana tetap saja marjinal. Contohnya kasus Dewa ini. Dari segi pemberitaan media hanya Republika yang mampu memandang dari sudut pandang Islam. Dan bila dikaitkan dengan praktik diskursif media, wacana ini tidak sampai jauh kesana, walaupun ada kemungkinan mengalami perkembangan menuju kesana.

Daftar Pustaka:
1. Analisis Teks Media - Alex Sobur
2. Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media) – Eriyanto
3. Methods of Text and Discourse Analysis – Stefan Titscher, dkk.
4. Komposisi – Gorys Keraf

TEORI KEBUTUHAN ANTARPRIBADI

2009-01-02T22:45:00.000-08:00

(FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientations)

Oleh Diyah Kusumawardhani

Diutarakan oleh William Schutz (1958) dengan Postulat Schutz-nya yang berbunyi bahwa setiap manusia memiliki tiga kebutuhan antarpribadi yang disebut dengan inklusif kontrol dan afeksi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia lain (manusia sebagai makhluk sosial).

Konsep antarpribadi menjelaskan tentang adanya suatu hubungan yang terjadi antara manusia. Sedangkan konsep kebutuhan menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi dari individu, apabila tidak dihadirkan atau ditampilkan akan menghasilkan suatu akibat yang tidak menyenangkan bagi individu. Ada tiga macam kebutuhan antarpribadi, yaitu kebutuhan antarpribadi untuk inklusi, kebutuhan antarpribadi untuk kontrol, dan kebutuhan antarpribadi untuk afeksi.

1. Kebutuhan antarpribadi untuk inklusi
Yaitu kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan komunikasi antarpribadi yang memuaskan dengan orang lain, sehubungan dengan interaksi dan asosiasi. Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai kepuasan individu. Misalnya keinginan untuk asosiasi, bergabung dengan sesama manusia, berkelompok.

Tingkah laku inklusi yang positif memiliki ciri-ciri: ada persamaan dengan orang lain, saling berhubungan dengan orang lain, ada rasa menjadi satu bagian kelompok dimana ia berada, berkelompok atau bergabung. Tingkah laku inklusi yang negatif misalnya menyendiri dan menarik diri.

Ada beberapa tipe dari inklusi, yaitu:
1. Tipe sosial; seseorang yang mendapatkan pemuasan kebutuhan antarpribadi secara ideal.
2. Tipe undersosial; tipe yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami kekurangan dalam derajat pemuasan kebutuhan antarpribadinya. Karakteristiknya adalah selalu menghindar dari situasi antar kesempatan berkelompok atau bergabung dengan orang lain. Ia kurang suka berhubungan atau bersama dengan orang lain.
3. Tipe oversosial; seseorang mengalami derajat pemuasan kebutuhan antarpribadinya cenderung berlebihan dalam hal inklusi. Ia cenderung ekstravert. Ia selalu ingin menghubungi orang lain dan berharap orang lain juga menghubunginya.

Ada juga tipe inklusi yang patologis yaitu seseorang yang mengalami pemuasan kebutuhan antarpribadi secara patologis. Jika hal ini terjadi maka orang tersebut terbilang gagal dalam usahanya untuk berkelompok.

2. Kebutuhan antarpribadi untuk kontrol
Adalah kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi yang memuaskan dengan orang lain berhubungan dengan kontrol dan kekuasaan. Proses pengambilan keputusan menyangkut boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan sesuatu perlu ada suatu kontrol dan kekuasaan. Tingkah laku kontrol yang positif, yaitu: mempengaruhi, mendominasi, memimpin, mengatur. Sedangkan tingkah laku kontrol yang negatif, yaitu: memberontak, mengikut, menurut.

Ada beberapa tipe kontrol, yaitu:
1. Tipe kontrol yang kekurangan (abdicrat); seseorang memiliki kecenderungan untuk bersikap merendahkan diri dalam tingkah laku antarpribadinya. Seseorang cenderung untuk selalu mengambil posisi sebagai bawahan (terlepas dari tanggungjawab untuk membuat keputusan).
2. Tipe kontrol yang berlebihan (authocrat); seseorang menunjukkan kecenderungan untuk bersikap dominan terhadap orang lain dalam tingkah laku antarpribadinya. Karakteristiknya adalah seseorang selalu mencoba untuk mendominasi orang lain dan berkeras hati untuk mendudukkan dirinya dalam suatu hirarki yang tinggi.
3. Tipe kontrol yang ideal (democrat); seseorang akan mengalami pemuasan secara ideal dari kebutuhan antarpribadi kontrolnya. Ia mampu memberi perintah maupun diperintah oleh orang lain. Ia mampu bertanggung jawab dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain.
4. Tipe kontrol yang patologis; seseorang yang tidak mampu atau tidak dapat menerima kontrol dalam bentuk apapun dari orang lain.

3. Kebutuhan antarpribadi untuk afeksi
Yaitu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi antarpribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan cinta dan kasih sayang. Afeksi selalu menunjukkan hubungan antara dua orang atau dua pihak.

Tingkah laku afeksi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai kebutuhan antarpribadi akan afeksi. Tingkah laku afeksi menunjukkan akan adanya hubungan yang intim antara dua orang dan saling melibatkan diri secara emosional. Afeksi hanya akan terjadi dalam hubungan antara dua orang (diadic – Frits Heider, 1958)). Tingkah laku afeksi yang positif: cinta, intim/akrab, persahabatan, saling menyukai. Tingkah laku afeksi yang negatif: kebencian, dingin/tidak akrab, tidak menyukai, mengambil jarak emosional.

Ada beberapa tipe afeksi, yaitu:
1. Tipe afeksi yang ideal (personal); seseorang yang mendapat kepuasan dalam memenuhi kebutuhan antarpribadi untuk afeksinya.
2. Tipe afeksi yang kekurangan (underpersonal); seseorang dengan tipe ini memiliki kecenderungan untuk selalu menghindari setiap keterikatan yang sifatnya intim dan mempertahankan hubungan dengan orang lain secara dangkal dan berjarak.
3. Tipe afeksi yang berlebihan (overpersonal); seseorang yang cenderung berhubungan erat dengan orang lain dalam tingkah laku antarpribadinya.
4. Tipe afeksi yang patologis; seseorang yaang mengaalami kesukaran dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan antarpribadi afeksinya, besar kemungkinan akan jatuh dalam keadaan neorosis.

Dari ketiga tipe kebutuhan antarpribadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan antarpribadi untuk inklusi merupakan kebutuhan untuk individu dalam kaitannya dengan interaksinya dalam sebuah kelompok sosial. Kebutuhan antarpribadi untuk kontrol bertujuan membantu individu dalam berinteraksi dengan kelompoknya dengan memberikan sifat kontrol kepada individu serta positioning (penempatan diri) individu dalam kelompok tersebut. Dan kebutuhan antarpribadi untuk afeksi membantu individu untuk berinteraksi dengan orang perorangan (personal) anggota kelompok tadi.

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

2009-01-02T22:41:00.000-08:00

Oleh Diyah Kusumawardhani

Pergaulan manusia merupakan salah satu bentuk peristiwa komunikasi dalam masyarakat. Menurut Schramm (1974), di antara manusia yang saling bergaul, ada yang saling membagi informasi, namun ada pula yang membagi gagasan dan sikap. Demikian pula menurut Merill dan Lownstein (1971), bahwa dalam pergaulan antarmanusia selalu terjadi proses penyesuaian pikiran, penciptaan simbol yang mengandung suatu pengertian bersama. Theodorson (1969) selanjutnya mengemukakan pula bahwa, komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau sekelompok lain. Proses pengalihan informasi tersebut selalu mengandung pengaruh tertentu.

Menurut Devito (1976), komunikasi antarpribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Sedangkan menurut Tan (1981), komunikasi antarpribadi adalah komunikasi tatap muka antara dua orang lebih. Adapun karakteristik komunikasi antarpribadi:
· Terjadi dimana saja dan kapan saja
· Proses berkesinambungan
· Mempunyai tujuan tertentu
· Menghasilkan hubungan yang timbal balik
· Merupakan sesuatu yang dipelajari

Komunikasi antarpribadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan.
1. Fungsi sosial
- Untuk kebutuhan biologis dan psikologis
- Untuk memenuhi kewajiban sosial
- Mengembangkan hubungan timbal balik
- Untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri
- Menangani konflik
2. Fungsi pengambilan keputusan
- Manusia berkomunikasi untuk membagi informasi
- Manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain

TEORI RELATIONSHIP
Komunikasi antarpribadi terjadi dalam kelompok kecil, besar, organisasi, maupun massa. Pengertian relationship disini lebih luas daripada sekedar interaksi. Relationship adalah interaksi antara dua orang yang disadari dan melibatkan persepsi yang mereka miliki satu terhadap yang lain. Ada dua macam teori relationship, yaitu Teori Komunikasi yang Pragmatis dan Teori Persepsi Antarpribadi.

1. Teori Komunikasi yang Pragmatis
Antara tahun 1950-1960an, seorang antropolog, Gregory Bateson mengumpulkan suatu kelompok peneliti di Institut Penelitian Mental di Palo Alto, California. Himpunan ini melakukan studi tentang hubungan antarpribadi, mereka kemudian membentuk suatu asosiasi informal yang disebut Kelompok Palo Alto.

Bateson dan para anggota kelompok itu mengaplikasikan gagasan tentang “interaksional” (satu karangan dari studi kesehatan mental dan patologi) ke dalam ilmu komunikasi. Orientasi klinik dibatasi oleh penampilan teori-teori komunikasi antarpribadi dalam suatu perspektif teori yang baru. Hasilnya kelompok Palo Alto menerbitkan karya mereka dengan judul: Pragmatics of Human Communications (Paul Watzlawick, Janice Beavin, Donald Jackson - 1967). Mereka melakukan pendekatan terhadap perspektif interaksional dalam komunikasi. Mereka menganalisis individu sebagai objek yang paling penting dalam berhubungan dengan orang lain, lebih utama lagi dalam sistem interaksional keluarga.

Kelompok Palo Alto tidak tertarik terhadapa penelitian perilaku, jika dibandingkan dengan penelitian hubungan interaksi antarpribadi. Menurut kelompok Palo Alto yang harus dipertanyakan adalah, apa sebab dan bagaimana orang-orang dapat berhubungan satu dengan yang lain? Mereka memandang yang penting dalam interaksi adalah sumber, pesan, saluran, dan penerima.

Mereka menolak paradigma “eksperimen” dalam komunikasi yang mengutamakan hubungan antarvariabel bagi komunikator. Mereka tidak melihat manfaat variabel bebas dan tidak bebas dalam hubungan tersebut. Mereka berpendapat bahwa hubungan antarpribadi merupakan hubungan timbal balik dalam suatu sistem yang dipadu oleh aturan-aturan tertentu. Hubungan tersebut berkembang sehingga timbul pengulangan pola-pola interaksi yang disfungsional yang dapat diidentifikasikan atau malah dapat diganti.

Asumsi dasar dari teori ini adalah pertukaran pesan yang komunikatif bukan terletak pada individu melainkan pada unsur-unsur perilaku komunikasi yang dilakukan mereka. Unsur-unsur perilaku tersebut diantaranya adalah mimik, gerak-gerik, tekanan suara, dan ekspresi wajah. Berdasarkan asumsi komunikasi antarpribadi, terlihat pada suatu sekuen tingkah laku yang tersusun dalam suatu sistem, siklus, dan episode. Tindakan komunikasi dari suatu sebab dan menghasilkan suatu akibat yang berada dalam suatu sistem.

Ada lima Aksioma (suatu kebiasaan umum atau hal yang tidak perlu dibuktikan dengan sesuatu yang ilmiah, namun dapat dipastikan kebenarannya) dalam komunikasi antarpribadi, yaitu:
1. Orang TIDAK dapat tidak berkomunikasi
2. Setiap komunikasi antarpribadi menghasilkan suatu kesenangan dalam berelasi timbal balik, sehingga disebut METAKOMUNIKASI (suatu tanggapan, umpan balik segera yang terjadi secara serempak dalam komunikasi antarpribadi)
3. Memahami komunikasi antarpribadi hendaklah dalam konteks relationship dan terletak pada suatu sekuen interaksi
4. Setiap komunikasi antarpribadi menggunakan sistem kode informasi yang bersifat digital (kode-kode informasi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang terpisah satu sama lain – verbal/langsung) dan analogis (kode-kode informasi yang satu sama lainnya berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan – nonverbal/gerak-gerik, mimik, …)
5. Setiap komunikasi antarpribadi mencerminkan interaksi yang bersifat simetris (sejajar, searah, dan saling mengembangkan satu sama lain) dan komplementer. Sifat simetris terjadi jika membina, mengembangkan karakteristik-karakteristik peserta yang sama. Sedangkan sifat komplementer terjadi di saat komunikasi antarpribadi bertujuan untuk saling melengkapi karakteristik-karakteristik peserta komunikasi yang berbeda.

Contoh aplikasi Teori Komunikasi yang Pragmatis:
Seorang anak yang sejak kecil diajarkan kata-kata Mama dan Papa, pertama-tama ia akan menghubungkan kata-kata yang diucapkan dengan objek, atau manusia macam mana yang disebut Mama dan Papa. Sang anak mulai mempelajari perilaku pesan yang verbal dengan memanggil dan menyebut nama Mama dan Papa. Dia memanggil nama Mama dengan suara yang lebih lembut daripada memanggil nama Papa. Dia melihat Papa berkumis dan berjenggot artinya Papa adalah seorang pria. Mama berambut panjang dan terurai berarti Mama adalah seorang wanita. Kemudian sang anak mempelajari pesan yang nonverbal dengan mempelajari perilaku sehari-hari Mama dan Papanya. Dari perilaku tersebut sang anak dapat membedakan gender antara Mama dan Papanya melalui aktivitas dan kebiasaannya sehari-hari.

2. Teori Persepsi Antarpribadi
Seorang ahli lainnya yang berpengaruh dalam pandangan tentang relasi dalam komunikasi antarpribadi adalah R.D. Laing. Dia menulis sebagian pendapatnya tentang proses dan persepsi dalam komunikasi.

Asumsi dari teori ini adalah perilaku komunikatif seseorang sebagian besar terbentuk oleh persepsi (pengalaman) ketika ia berinteraksi dengan komunikator yang lain. Laing menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mempelajari keberadaan manusia melalui analisis terhadap pengalaman manusia maupun kenyataan hidup sebagai suatu pengalaman individu.

Laing membedakan antar pengalaman dan perilaku. Perilaku adalah suatu tindakan terhadap orang lain yang bisa diamati, karena itu perilaku bersifat umum, ekstrinsik, dan keluar. Sedangkan pengalaman adalah perasaan yang mengiringi perilaku atau persepsi terhadap perilaku orang lain. Pengalaman terdiri dari imajinasi, persepsi, dan memori. Perbedaan antara pengalaman dengan perilaku adalah bahwa pengalaman tidak dapat diamati oleh orang lain.

Perilaku yang ditujukan kepada orang lain merupakan fungsi dari dua pengalaman yang berkaitan, yaitu pengalaman yang dipelajari dari orang lain dan pengalaman dalam berelasi.

Tesisnya yang pertama adalah perilaku komunikatif dapat diperluas bentuknya oleh pengalaman atau persepsi, hanya karena ia berhubungan dengan seorang komunikan. Jadi seorang komunikator berhubungan dengan komunikan dalam dua tingkat pengalaman dan persepsi komunikan yaitu, perspektif langsung dan metaperspektif.

Perspektif langsung merupakan persepsi yang aktual tentang perilaku orang lain atau pengalaman orang tersebut dengan individu yang lain dengan perspektif yang lain. Sedangkan metaperspektif adalah pengalaman seorang komunikator atau upayanya untuk menyimpulkan apa yang sedang dirasakan orang lain, yang diterimanya, atau yang dipikirkannya. Dengan kata lain, metaperspektif adalah hal membayangkan tentang persepsi orang lain.

Contoh aplikasi Teori Persepsi Antarpribadi:
Parni hidup dalam suasana dan lingkungan budaya Jawa. Kebiasaan komunikasi tatap muka dilaksanakan tanpa harus saling menatap wajah secara langsung tetapi hanya melalui jarak fisik yang teratur. Aturan Jawa, mereka yang berusia lebih muda tidak boleh menatap langsung kepada yang berusia lebih tua dan volume suara pun harus lebih kecil dan halus, serta bahasa yang digunakan harus bahasa yang halus untuk strata atas.

Kebalikannya, Tiur, yang dibesarkan dalam budaya suku Batak, harus terbiasa menggunakan suara yang keras dan tegas. Ketika berkomunikasi tatap muka, mata harus memandang lawan bicara karena mereka menganggap itulah sikap sopan. Gerak-gerik fasial sangat dianjurkan untuk menegaskan pesan.

Parni dan Tiur berteman sejak lima tahun yang lalu. Ketika Parni dan Tiur saling berinteraksi satu sama lainnya, tidak ditemukan satu kesulitan pun dalam berinteraksi. Karena satu sama lainnya sudah saling mengenal karakteristik yang mendasari mereka satu sama lain. Persepsi masing-masing mengenai lawan bicara mereka sudah terbentuk karena pengalaman interaksi mereka yang sudah cukup lama.

Laing menjelaskan bahwa tindakan seorang komunikator lebih didasari atas harapan. Lebih jauh lagi dia berpendapat juga, setiap tindakan komunikator dikatakan berhasil jika dia berhasil mempersepsi orang lain. Apalagi kalau dia dapat membayangkan persepsi orang lain terhadap suatu obyek atau kejadian. Jika komunikator dan komunikan dapat menyamakan bentuk persepsi mereka maka itu merupakan hasil komunikasi antarpribadi.

Apakah Komunikasi Antarpribadi Itu?

2009-01-02T22:38:00.000-08:00

Oleh Diyah Kusumawardhani

Menurut De Vito (1976), komunikasi antarpribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung.

Dari pengertian komunikasi antarpribadi De Vito, dapat dilihat bahwa yang menjadi komunikator dalam penyampaian pesan hanya satu orang. Sedangkan yang bertindak sebagai komunikan, tidak terbatas. Karena definisi ‘orang lain’ disini bisa diartikan lebih dari satu orang.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan pun bersifat tatap muka langsung (face to face communication). Karena walaupun umpan balik (feed back) tidak membutuhkan interaksi secara langsung, namun efek memerlukan interaksi komunikasi yang mempergunakan lambang komunikasi verbal (gerak tubuh, mimik, dan sebagainya), yang hanya dapat diketahui apabila komunikasi tersebut dilakukan secara langsung.

Misalnya, A menyampaikan isi pernyataan kepada B dan C yang sedang sibuk bermain play station bahwa keesokan harinya ada tugas dari mata kuliah Statistik yang harus dikumpulkan. Karena B dan C terlupa, maka sontak mereka terkejut dan melakukan feed back berupa ungkapan: “Astaghfirullah… kok lupa ya.” Dan efek yang didapati oleh A adalah B dan C segera membereskan mainannya, kemudian segera mengerjakan tugas untuk keesokan harinya.

Dari definisinya itu De Vito mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi mengandung lima ciri, yaitu:
(1) Keterbukaan (openness)
(2) Empati (empathy)
(3) Dukungan (supportiveness)
(4) Perasaan positif (positiveness)
(5) Kesamaan (equality)

Selanjutnya menurut Dean C. Barnlund (1968), komunikasi antapribadi selalu dihubungkan dengan pertemuan antara dua, tiga, atau mungkin empat orang yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur.

Menurut pengertian Barnlund, antara komunikator dengan komunikan tidak terbatas dua orang saja (dyadic), melainkan terdiri dari dua orang atau lebih. Komunikasinya cenderung spontan dan tidak berstruktur karena tidak diketahui siapa diantara mereka yang memulainya.

Menurut Barnlund, komunikasi antarpribadi memiliki enam ciri, yaitu:
(1) Terjadi secara spontan
(2) Tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur
(3) Terjadi secara kebetulan
(4) Tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu
(5) Dilakukan oleh orang-orang yang identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas
(6) Bisa terjadi sambil lalu

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, komunikasi antarpribadi yang digambarkan Barnlund adalah komunikasi antarpribadi yang spontan, terjadi kebetulan, tidak direncanakan, tidak berstruktur dan bisa saja terjadi dimana saja, kapan saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Misalnya, A yang sedang menunggu bis di halte depan kampusnya merasa jenuh, karena sudah 30 menit menunggu bis yang akan dinaikinya belum kunjung tiba. Sambil menunggu ia menggerutu, “duh lama amat sih…” Gerutuannya terdengar oleh B yang berdiri di sampingnya yang juga sedang menunggu bis ke arah yang sama. Spontan B menyahut, “iya nih.. jadi BT nunggunya!” C yang berada tidak jauh dari mereka lantas menyahut, “macet kali ya di jembatan, jadi bisnya gak nyampe-nyampe.”

Dari contoh diatas, A yang jenuh menunggu menggerutu kepada dirinya sendiri. Kemudian B dan C yang kebetulan berada di sekitar A dan mendengar gerutuannya menimpali, karena merasakan penderitaan yang sama yaitu menunggu kendaraan yang tidak datang-datang.

Komunikasi yang dilakukan oleh B dan C murni spontan, tidak direncanakan, dan terjadi sambil lalu. Melalui ciri ini, maka komunikasi yang terjadi pada contoh diatas dapat dikategorikan komunikasi antarpribadi menurut Barnlund.

Yang terakhir menurut Everet M. Rogers dalam Depari (1988), komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi.

Berdasarkan definisinya, Rogers menyebutkan beberapa ciri komunikasi antarpribadi, yaitu:
(1) Arus pesan cenderung dua arah
(2) Konteks komunikasi adalah tatap muka
(3) Tingkat umpan balik yang tinggi
(4) Kemampuan untuk mengatasi tingkat selektivitas (terutama selective exposure) sangat tinggi
(5) Kecepatan untuk menjangkau sasaran yang besar sangat lamban
(6) Efek yang terjadi antara lain perubahan sikap

Dapat dipahami melalui definisi Rogers, bahwa komunikasi terjadi secara tatap muka langsung antar beberapa pribadi, jadi tidak bersifat dyadic. Sedangkan berdasarkan ciri-cirinya, komunikasi ini cenderung pertukaran pesan dua arah. Selain itu komunikasi ini memerlukan respon umpan balik secara langsung. Dan hasil dari komunikasi ini diharapkan komunikan memberikan efek perubahan sikap terhadap apa yang disampaikan.

Hal ini sama seperti penjelasan definisi komunikasi antarpribadi dari De Vito. Tapi yang membedakannya adalah De Vito lebih menekankan pada aspek psikologi komunikasi antara komunikator dan komunikan. Sedangkan Rogers lebih pada konteks komunikasi.

Contoh kasus adalah seorang ibu yang menyatakan bahwa hari akan hujan kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Ibu tersebut berkata bahwa hari itu akan turun hujan berdasarkan berita ramalan cuaca yang disiarkan televisi dan kondisi langit yang mendung. Si anak, pada awalnya, sangat malas untuk membawa payung. Namun setelah dia mendengar anjuran ibunya untuk membawa payung dan ia melihat sendiri kondisi langit yang makin menggelap, maka ia pun memutuskan untuk membawa payung ke sekolah.

Terlihat bahwa konsepsi kebahagiaan ibu terwujud setelah anaknya menuruti perkataannya untuk membawa payung ke sekolah. Dan efek yang terjadi secara langsung adalah sang anak yang mau untuk membawa payung ke sekolah.

Melakukan Investigative Reporting

2009-01-02T22:28:00.000-08:00

(Oleh Diyah Kusumawardhani)

1. Conception
Tips – Sources – Reading - News break – Legwork – Tangential Angle – Observations and files
2. Feasibility Study
News value – Obstacle – Resistance – Resources – What if – Protection
3. Decission : go – no go
4. Planning and Base Building
Methods – Tasks – Roles – Schedules
5. Original Research
Record search – Interview – Observation – Comparing and contrasting – Gap closing
6. Re – evaluation : go – no go
7. Decission : go – no go
8. Key Interviews
Preparation – Control – New information
9. Final Evaluation
10. Final Decission
11. Writing and Publication
Checking and production (Fact accuration - akurasi fakta, ilustrasi, foto, grafik, tabel, check and re-check ke

sumber berita) – Follow up plan (komentar pembaca)

Contoh tema : Menjamurnya Gerakan Oposisi Menjelang Pemilu 2004

I. Conception
Menjelang ‘pesta demokrasi’ pada tahun 2004, banyak respon yang diluncurkan oleh berbagai kalangan. Baik partai politik maupun para pengamat politik. Respon yang diluncurkanpun ada yang positif maupun yang negatif. Salah satunya adalah gerakan oposisi yang menentang peran serta para politikus yang mereka anggap ‘busuk’ pada pemilu 2004.

Tips
Didapatkan dari selentingan yang timbul dalam diskusi politik antara rekan di tim dengan beberapa aktivis politik, yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM pemantau pemilu.
Sources
Sumber berita berasal dari ormas dan LSM, dan yang menjadi penguatannya adalah hasil diskusi tadi.
Reading
Gerakan oposisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mematikan karakteristik lawan politiknya dalam pemilu 2004.
News break
Keterangan dari surat kabar dan majalah digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengumpulan bahan berita. Misalnya tim menggunakan surat kabar seperti Republika dan majalah mingguan Tempo.
Legwork
Tim tidak terlalu mengandalkan hasil survei secara langsung karena permasalahan yang diangkat bukan merupakan suatu peristiwa atau kejadian (seperti Bom Bali), namun lebih mengutamakan penelitian dan analisa. Untuk tahap legwork, tim melakukan sight-seeing ke lembaga-lembaga politik, baik LSM, ormas, NGO, dan lain sebagainya untuk melakukan studi komparasi mengenai permasalahan yang akan diangkat.
Tangential Angle
Sisi lain yang akan diangkat adalah reaksi fungsionaris partai politik dan beberapa tokoh politik terhadap gerakan oposisi ini.
Observation and files
Setelah ditelaah melalui data dan fakta yang terkumpul, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa menjamurnya gerakan oposisi menjelang Pemilu 2004 ini disebabkan kekecewaan rakyat terhadap kinerja para pemimpin bangsa yang melakukan berbagai praktik kotor dalam menjalankan pemerintahan.

II. Feasibility Study (Uji Kelayakan)
Merupakan penelaahan atas kemungkinan-kemungkinan dan persoalan yang muncul, atau mungkin atau tidaknya kasus ini untuk diselidiki. Dalam uji kelayakan ini terdapat enam hal yang harus dipertimbangkan oleh tim, yaitu:

News Value
Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan politik. Politik erat kaitannya dengan masyarakat, khususnya masalah kebijakan yang ditelurkan oleh suatu sistim politik. Para politikus yang dianggap ‘busuk’ ini dianggap oleh rakyat tidak mampu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang potensial bagi rakyat. Ditambah dengan praktek-praktek ‘kotor‘, maka lengkaplah sudah kekecewaan rakyat.
Obstacle
Tim membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam mengumpulkan bahan berita baik dari sumber berita maupun literatur.
Resistance
Selain itu, tim mungkin saja mendapatkan hambatan eksternal yang ditemukan diluar tim. Hal ini bisa berupa peraturan dan norma. Misalnya saja, timbul pertanyaan pantas atau tidak tim untuk mengangkat tema ini kepada publik. Kemungkinan sulitnya menemui narasumber mungkin saja terjadi karena ketidaksukaan narasumber terhadap tema yang akan diangkat.
Resources
Sumber daya harus memadai. Jumlah ideal tim bila harus melakukan tugas investigasi ini adalah lima orang. Tim tidak membutuhkan banyak orang, sedikit orang tapi mampu komitmen terhadap tugas lebih diutamakan. Selain itu, tim membutuhkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan narasumber terkait.
What if
Kemungkinan yang dapat terjadi adalah respon negatif yang dilontarkan pihak-pihak yang tidak menyukai diangkatnya tema ini. Karena kemungkinan besar tim dapat mempublikasikan nama-nama orang yang mendapatkan predikat ‘politikus busuk’ tadi. Dan bila ternyata hasil penelitian tim salah, maka majalah atau surat kabar tempat tim bekerja dapat dikenakan delik pencemaran nama baik.
Protection
Tim berpegangan dengan asas kebebasan berpendapat pers. Atau pada pasal-pasal tertentu dari hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menghindari delik-delik yang mungkin diluncurkan oleh pihak yang mengecam. Untuk itu tim harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk perlindungan dan penyembunyian nama narasumber yang dimintai keterangan.

III. Decission
Setelah dilakukan uji kelayakan, tim memasuki tahap selanjutnya yaitu penentuan apakah investigasi dilanjutkan atau tidak. Tim dianggap mampu untuk melewati kemungkinan-kemungkinan yang terdapat di dalam tahap uji kelayakan tadi dengan tujuan (goal) maksimum, maka tim melanjutkan tugas dengan tujuan membantu masyarakat agar tidak salah dalam menentukan pilihan aspiratornya dalam pemilu 2004 nanti. Dan agar nama para ‘politikus busuk’ tidak terpampang dalam daftar calon anggota legislatif pemilu 2004.

IV. Planning and Base Building
Adalah tahap penyusunan rencana penyelidikan. Tahap ini sudah dimulai ketika melakukan feasibility study (uji kelayakan). Ada empat kerangka kerja yang harus ditentukan dalam tahap ini, yaitu:

Methods
Metode yang digunakan adalah penyebaran angket kepada masyarakat, diskusi dengan para tokoh dan pengamat politik, analisis data dan fakta yang ditemukan di lapangan, dan wawancara dengan narasumber.

Tasks
Penentuan bahan penyelidikan dan key person (orang-orang yang akan diwawancarai) dilakukan oleh tim. Adapun bahan dari tema ini ada yang berupa studi pustaka dan ada juga yang berasal dari wawancara dan pustaka dari narasumber, ditambah hasil diskusi dengan institusi politik lainnya. Orang-orang yang akan diwawancarai (key person) misalnya antara lain:
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, UNJ, PNJ, UMJ, Al-Azhar, IISIP, dan lainnya beserta aliansi FMI (Forum Mahasiswa Indonesia)-nya.
- Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Kesatuan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmabudhi) dengan aliansi MPMI (Manifesto Politik Mahasiswa Indonesia)-nya.
- Iwan Fals dan Harry Roesli dengan Gerakan Nasional Anti Politikus Busuk-nya.
- Tokoh dari partai politik yang reformis (PAN, PKS, dsb)
- Tokoh dari partai politik yang dianggap keturunan partai-partai orde baru (PDIP, Golkar, dsb)
- Pengamat Politik (Eep Saefullah Fatah, Kamarudin, Arby Sanit, dsb)
- Orang-orang yang dianggap sebagai ‘politikus busuk’ oleh rakyat (misalnya: Akbar Tandjung, Megawati, dsb)

Roles
Setelah penentuan metode dan bahan penyelidikan, saatnya tim melakukan pembagian tugas (job description) dan tanggung jawab masing-masing pelaksana.
1. A bertugas menyebar angket dan merekapitulasi hasil angket keseluruhan serta mengumpulkan bahan penyelidikan menggunakan studi pustaka.
2. B bertugas mengumpulkan bahan berita dengan melakukan diskusi kecil dengan pihak LSM, ormas, NGO, atau institusi politik lainnya.
3. C bertugas mengumpulkan data dan fakta dari hasil wawancara dengan narasumber.
4. D bertugas merekapitulasi seluruh data dan fakta yang dikumpulkan dari berbagai metode yang digunakan.
5. E bertugas merangkai keseluruhannya menjadi sebuah naskah berita siap tampil.

Schedules
1. Tiga hari pertama menyebarkan angket kepada masyarakat, dan hasilnya langsung direkapitulasi.
2. Hari ke-4 sampai dengan ke-6, melakukan studi pustaka dan kunjungan beserta diskusi-diskusi kecil dengan pihak-pihak terkait.
3. Hari ke-5 sampai dengan ke-11, melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang sudah ditentukan.
4. Hari ke-12, menggabungkan seluruh bahan berita yang didapat.
5. Hari ke-13, merangkai seluruh bahan berita menjadi sebuah naskah berita.
6. Hari ke-14, deadline naskah berita.

V. Original Research
Dalam tahap ini terdapat lima kerangka kerja, yaitu:
Record search
Data yang sudah didapat baik pengamatan dan analisa literatur serta wawancara dan keterangan di informasikan sebagai laporan sementara.
Interview
Mewawancarai key person yang sudah ditentukan sebelumnya.
Observation
Melakukan pengamatan lapangan dengan menggunakan metode angket yang disebarkan kepada masyarakat.
Comparing and Contrasting
Membandingkan hasil angket, diskusi, studi pustaka dan wawancara. Kesemuanya dikumpulkan kemudian dibandingkan sambil dicari kekurangannya.
Gap closing
Penelitian dilaporkan, kemudian disusun dan digabungkan dengan hasil wawancara dan observasi (pengamatan langsung). Kemudian hasil yang diperoleh tadi (berupa fakta) dibandingkan satu dengan yang lainnya. Seluruh data dan fakta ditelaah dan dibandingkan dengan rencana awal yang telah disusun. Bila ada data dan fakta yang dianggap kurang, maka pengumpulan data dan fakta masih terus dilanjutkan sampai hasilnya maksimal. Dari hasil dan penyelidikan penelitian ditemukan parameter penyebutan ‘politikus busuk’ terhadap para politikus Indonesia, nama-nama para ‘politikus busuk’ tadi, dan daftar praktek ‘kotor’ yang dilakukannya.

VI. Re-evaluation
Pada tahap ini, tim akan berkumpul dan melakukan rapat dengan dewan redaksi untuk melaporkan proggres reportnya. Ada beberapa kemungkinan yang dihasilkan melalui rapat dewan redaksi tadi, yaitu:
1. Investigasi dihentikan (no go), bila ternyata seluruh data atau fakta yang ditemukan tidak sesuai dan harus “dibuang”. Ini adalah kemungkinan yang terburuk yang mungkin ditemukan.
2. Investigasi dihentikan (no go) namun data atau fakta yang ditemukan disimpan untuk tema atau kasus lain yang akan diangkat. Hal ini mungkin terjadi bila ternyata data atau fakta yang ditemukan ternyata tidak sesuai dengan tujuan dan tema awal, namun dari data atau fakta yang ditemukan terdapat suatu informasi yang menarik.
3. Investigasi dilanjutkan (go), tapi masih perlu adanya kelengkapan data atau fakta dan ada beberapa data dan fakta yang tidak harus diungkap dalam investigasi ini (minimum).
4. Investigasi dilanjutkan (go) dan semua data dan fakta yang ditemukan boleh diungkap dalam penyajiannya (maksimum).

VII. Decission
Tahap pengambilan keputusan yang kedua ini dilakukan oleh pihak redaksi dalam rapat dewan redaksi. Investigasi akan dihentikan bila kemungkinan data atau fakta yang ditemukan tidak sesuai dengan tema dan tujuan awal investigasi. Dan investigasi akan dilanjutkan bila data atau fakta yang terkumpul sesuai dengan tema dan tujuan awal investigasi.

VIII. Key Interviews
Preparation
Tim menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan, misalnya:
1. Apa definisi dari ’politikus busuk’?
2. Apa parameter yang menyebabkan seseorang di cap sebagai ’politikus busuk’?
3. Kejahatan apa sajakah yang bisa membuat seseorang dikatakan sebagai ’politikus busuk’?
4. Menurut Anda (berdasarkan parameter yang ditetapkan) siapa sajakah yang termasuk ke dalam ’politikus busuk’ tadi?
5. Apakah ini merupakan salah satu upaya ‘pembunuhan karakter’ terhadap orang-orang tertentu?
6. Apakah ini termasuk upaya untuk menyadarkan rakyat terhadap fenomena politik yang terjadi dewasa ini?
7. Bagaimana sikap Anda terhadap cap ’politikus busuk’ yang diberikan masyarakat kepada Anda?
8. Dan sebagainya.
Control
Adanya proses pengontrolan yang dilakukan oleh pimpinan tim, agar investigasi sesuai dengan tujuan awal tim.
New Information
Kemungkinan berkembangnya masalah dapat terjadi. Dalam wawancara, berkembangnya masalah dapat digunakan sebagai informasi baru selama tidak keluar dari jalur penelitian dan tujuan awal tim.

IX. Final Evaluation
Adalah evaluasi terakhir yang dilakukan dengan seluruh dewan redaksi termasuk pimpinan redaksi. Rapat dewan redaksi ini dilakukan pada hari ke-12 atau ke-13, sebelum deadline liputan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dilaporkan kepada forum rapat untuk ditanggapi dan dinilai, apakah layak untuk dimuat atau tidak.

X. Final Decission
Diambil dalam rapat dewan redaksi yang terakhir bersamaan dengan proses final evaluation. Penilaian yang dilakukan oleh pimpinan redaksi menentukan dimuat atau tidaknya penyelidikan ini. Bila pemimpin redaksi menganggap hasil penyelidikan layak untuk dipublikasikan maka hasil penyelidikan tadi akan menghiasi halaman surat kabar atau majalah yang bersangkutan. Namun bila tidak, ya sebaliknya.

XI. Writing and Publication
Tahap terakhir dari reportase investigasi, yaitu apabila semua tahapan sudah dilalui dengan baik maka tahap terakhir adalah menulis dan mempublikasikannya. Dalam tahap ini ada dua kerangka kerja, yaitu checking and production dan follow up plan.

Tahap checking and production redaksi harus memperhatikan akurasi fakta, ilustrasi, foto, grafik, dan tabel yang akan membantu menerangkan tema atau topik yang akan dipublikasikan. Kerja tim selesai sampai disini, sampai dipublikasikannya hasil penyelidikan ke publik.

Setelah dipublikasikan, maka tahap terakhir sekali adalah follow up plan, yaitu memperhatikan feed back yang berupa tanggapan dan komentar pembaca. Untuk follow up plan dapat dilakukan oleh teman-teman di redaksi. Hasil follow up plan ada dua, yaitu bila pembaca menyukai hasil berita, maka investigasi dengan tema yang sama akan dilanjutkan. Tapi bila pembaca tidak atau kurang menyukai berita kita, maka investigasi dicukupkan dan saatnya beralih ke tema yang lain.

Definisi Reportase

2009-01-02T22:23:00.000-08:00

Water Lipman: “Reportase Faktuil merupakan laporan dari satu aspek baru berfusi dan mengisyaratkan terjadi peristiwa.” (Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI, Drs. Jakob Oetama, Ujung Pandang, hal. 4, 1975)

Reportase Faktual adalah mengisyaratkan terjadinya suatu peristiwa dengan berita-berita akan menjadi lengkap apabila berita itu menggunakan kebenaran, yaitu fakta selengkapnya. (Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI, Drs. Jakob Oetama, Ujung Pandang, hal. 5, 1975)

Reportase Interpretatif adalah pengungkapan peristiwa disertai usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut, menyajikan interpretasi. (Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI, Drs. Jakob Oetama, Ujung Pandang, hal. 5, 1975)

Reportase Komprehensif adalah bentuk liputan peristiwa yang menjelaskan permasalahan dari berbagai segi dan dalam konteks selengkap mungkin. (Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI, Drs. Jakob Oetama, Ujung Pandang, hal. 10, 1975)

Reportase adalah pemberitaan; Pelaporan; Tehnik - diajarkan kepada wartawan; Laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal 744, 1990)

Investigative Reporting is the bring to light deads and facts that the principal source wanna keep dark. (Reporting, MV Charnley, HRW Ine, page 278, 1965)

Interpretative Reporting is the presentation of relevant fact either objective part or pertinent opinion or expertise from qualified sources that helps readers to understand current affairs. (Blair Charnley, Library of Congress Cataloging in Publication Data, page 18, 1979)

Comprehensive Reporting that enables one to portray scenes, extensive dialogue, status life and emotional life in addition to the usual data of the essay narrative. (The News Journalism, Tom Wolfe, New York, San Fransisco London, page 50, 1973)

Investigative Reporting is a constant learning experience as news men seek answers to questions that or always just a little difference, even when the overall patterns follow the same general outlines. (Investigative Rep, from Courthouse to White House, Hark R, Mollen Hoff, Washington and len Univ, Emp, London, page 8, 1981)

Investigative Reporting to reveal public or private behaviour that otherwise might go in seen usually criminal or anti social behavior (Investigative Rep, from Courthouse to White House, Hark R, Mollen Hoff, Washington and len Univ, Emp, London, page 377, 1981)

Citra Soeharto di Televisi

2008-01-25T07:59:00.000-08:00

Citra Soeharto di Televisi
: sudaryono achmad

(aktivis Communicare Institute, Jakarta)

Apa manfaat pemberitaan sakitnya Pak Harto bagi publik ?. Saya agak lama memikirkan hal itu. Hampir setiap hari semenjak Pak Harto dirawat di rumah sakit, televisi swasta kita semuanya berlomba-lomba memberitakannya. Tak lupa menaruh wartawan khusus dalam peliputan tersebut. Bagi saya, televisi swasta kita telah berlebihan, bahkan gegabah untuk rame-rame membuat citra baik atas diri Soeharto, seolah lupa akan sepak terjang kediktatoran dan despotiknya selama 32 tahun berkuasa.

Bagi publik awam, apalagi rakyat di tanah air yang masih bergelimang kemiskinan, berita sakitnya Soeharto tak banyak punya pengaruh besar. Idealnya, kalaupun toh sosok tersebut mempunya nilai berita yang penting, tetapi melebih-lebihkan pemberitaan, apalagi mencoba membangun citra baik, tentu menyimpan sebuah persoalan tersendiri. Agak sulit menjelaskan fenomena tersebut. Yang paling mudah hanyalah soal saham-saham sebagian besar perusahaaan televisi swasta yang masih dikuasai keluarga cendana. Inilah yang membuat kita maklum sekaligus jengkel.

Dalam ranah studi media, terutama peminat cultural studies akan terlihat jelas bagaimana proses pembodohan publik ini berjalan. Logika-logika rasional dan argumen “ilmiah” bisa menjelaskan hal tersebut. Meminjam terminologi Jean Baudrillard (1981) dalam “Simulation” yang kerap dipopulerka oleh Yasraf Piliang, televisi swasta kita telah melakukan “Simulakra Media”, memproduksi segala kepalsuan (false) dan menyimpang dari rujukan (referent) kemudian menciptakan topeng-topeng atas citra baik Soeharto.

Lebih jelasnya, logika tersebut diantaranya;

Pertama, logika citra (logics of image). Televisi swasta kita mencoba untuk terus menerus membangun citra baik atas diri Soeharto. Inilah “ideologi” yang dominan atas berbagai tayangan yang ada, sampai saat ini.

Kedua, logika tontonan (logics of spectacle). Televisi swasta kita rame-rame menayangkan acara doa bersama masyarakat. Sementara, dalam sebuah kesempatan, beberapa mahasiswa berdemostrasi di rumah sakit tempat Soeharto di rawat, judul berita yang muncul “Mahasiswa demo, jalanan macet”. Ini bukti kepada siapa media berpihak.

Ketiga, logika diskontinuitas (logics of discontinuity). Media televisi kita mencoba untuk memutus hubungan dengan sepak terjang Soeharto sebelum 1998. Tayangan yang ditonjolkan adalah “Soeharto kini” yang mana masyarakat masih mengelu-elukan. Sejarah seolah terlupakan.

Keempat, logika diinformasi (logics of disinformation). Hal ini tampak dari tayangan talk show seputar kasus hukum Soeharto yang tanpa frame. Hasilnya, adalah keruwetan dan kekacauan informasi. Publik dibuat bingung dengan terpaan-terpaan informasi tanpa ada “benang merahnya”.

Inilah, bukti nyata bagaimana peran media (televisi) kita berjalan. Dan, kita menjadi tahu dan paham, kepada siapakah sebenarnya media kita sekarang ini berpihak. Untuk itu, publik mesti jeli memilah dan memilih informasi yang ditonton. Sikap kritis perlu dikedepankan agar kita tidak terhanyut pada kesesatan informasi yang diproduksi media.

Menyoal Bisnis Televisi

2008-01-02T02:31:00.000-08:00

Menyoal Bisnis Televisi
Oleh
Sudaryono Achmad
(Pemerhati media, aktivis Communicare Institute, Jakarta)

Bisnis pertelevisian swasta di tanah air akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan publik. Beberapa stasiun televisi swasta terus bersekutu, bergabung membentuk korporat baru. Tampaknya, fenomena ini kurang mendapatkan perhatian publik padahal dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan bagi kelangsungan diversifikasi dan demokrasi informasi. Kepemilikan pada sekelompok orang tertentu berpengaruh terhadap sentralisasi informasi yang menjadikan publik miskin pilihan atas sebuah tayangan.

Beberapa waktu lalu, elemen masyarakat kritis seperti Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) sudah melayangkan surat somasi kepada pemerintah dan KPI, meminta ketegasan mengenai kepemilikan jamak pada bisnis pertelevisian. Koordinator MPPI Kukuh Sanyoto di media (Koran Tempo,12/12/07), mencontohkan, Para Group memiliki dua stasiun televisi di satu provinsi, yakni PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV-7). Sedangkan, PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) mengendalikan saham tiga stasiun televisi : PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Global Informasi Bermutu (Global-TV) masing-masing 99,99 persen serta PT Cipta TPI (TPI) 75%. Langkah yang dilakukan MPPI ini menarik untuk meneguhkan wacana kritis membongkar praktek kotor bisnis televisi di negeri ini.

Dampak

Kecenderungan bergabungnya perusahaan pertelevisian ini tentu sebuah strategi bisnis media. Murni mensiasati problem bisnis industri televisi yang berbiaya besar. Tujuannya sangat jelas, sebuah jalan damai atas kompetisi perindustrian televisi. Membagi kue bisnis yang ada sehingga memuaskan pihak-pihak yang bekerjasama dengan membangun strategi struktur dan manajemen korporasi baru. Hasilnya, kelak industri pertelevisian kita hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Penguasaan industri televisi pada sekelompok orang saja lewat modus ini perlu dikritisi secara cerdas.

Logika yang dibangun para pemilik media memang masuk akal. Dulu, Ishadi SK (2003) seorang tokoh dalam industri televisi dalam sebuah seminar pertelevisian pernah memaparkan, manakala media (content provider) semakin banyak, pilihan khalayak juga semakin banyak sehingga persaingan dalam industri media semakin tajam. Ketika kreativitas untuk mencari celah persaingan sudah semakin sempit, berkembanglah pilihan yang paling sederhana yaitu mengikuti “mainstrem-me too”.

Singkatnya, ketika sebuah tayangan mempunyai rating yang tinggi, beberapa stasiun televisi lainnya rame-rame membuat tayangan yang sama. Dalam hal ini, tidak ada lagi pemikiran untuk menjaga “kode etik”, estetika maupun nilai moral. Yang penting hanyalah memperoleh rating yang tinggi, memenangkan persaingan, mendapatkan penonton yang paling banyak, menjual iklan lebih banyak dan memperoleh benefit yang tinggi untuk membayar ongkos investasi.

Paparan Ishadi SK ini bisa kita baca sebagai penjelasan bagaimana strategi industri media untuk bisa eksis dan bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, perkembangan terbaru trend bisnis media kini menemukan bentuknya. Jika dulu, beberapa stasiun televisi bersaing ketat dalam program tayangannya. Kini siasat menggabungkan beberapa stasiun televisi dilakukan. Jelas, kelak semakin homogen tayangan yang disuguhkan. Publik, tidak diberikan pilihan yang beragam sebab kontrol atas tayangan semakin terpusat. Saat ini perkembangan terakhir merger, dua stasiun televisi, Indosiar dan SCTV sedang menjajaki kerjasama untuk bergabung.

Memang, ada pendapat normatif yang memandang fenomena ini sebagai sebuah kewajaran. Wajar jika mereka (para pemilik stasiun televisi) bergerak cepat merumuskan strategi bisnisnya untuk mensiasati persaiangan antar stasiun yang semakin ketat. Namun, upaya yang melulu hanya berorientasi bisnis semata, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, tentu kita tolak. Sudah sekian lama, stasiun televisi swasta begitu pongah membodohi publik, khalayak di tanah air. Sudah saatnya modus ini dihentikan karena bertentangan dengan hak publik mendapatkan informasi yang beragam dan bermutu.

Dampak buruk lain dari adanya merger ini, ketika elit bisnis televisi mulai bersekutu dengan elit kekuasaan. Seorang kritikus media, Noam Chomsky menyebutnya sebagai konspirasi elit dalam melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Kelak para penjaga gawang (gatekeepers) media menjadi pion profit-making politisi dan industriawan. Dengan kata lain, politik bisnis media mengatur pemberitaan sesuai keinginan pejabat (atas nama kepentingan bangsa) dan pedagang atas dasar pertumbuhan ekonomi (Septiawan, 2002). Belum lagi akibat buruk bagi wartawan yang bekerja pada industri televisi bersangkutan. Mereka hanya bisa menjadi “buruh” yang harus siap sedia mengabdi pada kepentingan para kapitalis media tersebut tanpa kebebasan dalam hal pemberitaan. Ini ancaman serius bagi kalangan jurnalis.

Kuasa Publik

Upaya penyadaran publik sebenarnya sudah digiatkan beberapa kalangan. Salah satunya oleh LSM Kidia (Kritis ! Media untuk Anak) Jakarta. Lembaga ini, beberapa waktu lalu bertepatan dengan hari anak nasional mengorganisir sebuah gerakan “Hari Tanpa TV” yang dilaksanakan serentak di beberapa kota (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya). Kegiatan ini cukup positif sebagai gerakan moral penyadaran publik dalam rangka mengurangi jam menonton masyarakat, khususnya anak-anak.

Idealnya, upaya penyadaran ini sebenarnya juga perlu tumbuh dikalangan akademis, khususnya yang bernaung dilingkup program studi komunikasi. Kalau boleh jujur, selama ini mereka sering absen memikul tanggungjawab intelektual ini. Boleh dikatakan, para sarjana komunikasi kita mandul. Nyaris, jarang ada kajian berarti dan baru menyangkut isu kritis media. Penelitian-penelitian tentang kajian media lumpuh, terbukti jarang sekali muncul publikasi karya ilmiah yang berbobot dan berguna bagi publik, bahkan jurnal-jurnal ilmiah “mati”.

Kenyataan ini merupakan problem fundamental pendidikan yang disebabkan reduksi keilmuwan. Para (calon) sarjana komunikasi yang seharusnya mengawal akal sehat dalam isu cultural studies dimana kajian media berada didalamnya, ternyata tak sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan orientasi pendidikan sering terjebak pada orientasi industri, program sarjana komunikasi yang seharusnya bisa mencetak lulusan menjadi kritikus dan analis media beralih hanya sekedar diarahkan menjadi buruh industri media, menyediakan tenaga siap pakai dalam bidang media (reporter, humas, fotografer, kamerawan).

Padahal merekalah yang sebenarnya punya beban moral karena latarbelakang pendidikan menjadikannya punya otoritas ilmiah mewujudkan tatanan sosial komunikasi menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Bisa merumuskan model ideal atas orientasi bisnis media disatu sisi dan budaya pencerahan media disisi lain. Bukan hanya sekedar menjadi praktisi media an sich yang tidak tanggap atas timpangnya tatanan komunikasi yang merugikan publik.

Membaca kemandulan institusi pendidikan komunikasi ini, secara tidak langsung ikut melanggengkan kuasa media, bukan kuasa publik. Ironis memang, apalagi kalau mau bercermin pada kritik klasik Gabriel Garcia Marquez, seorang jurnalis Kolombia pemenang nobel sastra 1982 bahwa institusi komunikasi lebih banyak mengajarkan banyak hal yang berguna bagi profesi, tapi sedikit sekali mengajarkan mengenai profesi itu sendiri. Untuk itu, dalam upaya merebut kuasa publik, mengembalikan peran intelektual kampus bukan saja penting, tapi mendesak diperlukan.

Terakhir, kolaborasi sinergis antara elemen masyarakat dan elemen kampus sejatinya sangat dibutuhkan saat ini. Memang, sejauh ini, gerakan yang dominan baru sebatas penyadaran yang berbasis pada publik. Kedepan, siasat baru diperlukan. Pengusutan praktek monopoli tersebut harus menjadi prioritas. Institusi otonom pemerintah seperti KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), sebuah lembaga yang punya otoritas melakukan pengawasan usaha perlu dilibatkan, didesak menghentikan cara-cara bisnis media yang merugikan publik ini, seperti yang sudah dilakukan dalam kasus Temasek (pemegang saham di operator telekomunikasi seluler Indosat dan Telkomsel)

Selanjutnya, mendesakkan kepada pemerintah untuk menindak tegas praktek monopoli yang didasarkan pada perundang-undangan formal yang berpihak kepada publik. Dengan usaha ini, kita berharap masa depan televisi menjadi institusi yang memberikan inspirasi bagi kemajuan bangsa dalam berbagai bidang. Tayangan yang cerdas, mendidik, berkeadilan dan berspektif pencerahan, bukan sebaliknya tayangan “sampah” yang merusak generasi muda bangsa ini.

Menimbang Religiusitas Sinetron

2007-12-13T07:06:00.000-08:00

Menimbang Religiusitas Sinetron
Amin Sudarsono
(Aktivis Communicare Institute)

==

Seorang wanita tuna susila berada dalam kamar bersama lelaki hidung belang. Sebelumnya sempat mengiba tangis dan berkata bahwa dia melakukan hal ini karena kondisi keuangan keluarga yang amburadul, suami tidak bekerja dan anak-anak butuh makan. Setelah selesai, dia menerima segepok uang sembari tersenyum. Adegan berikutnya adalah sang suami yang di rumah, bekerja keras, utang sana-sini, hidup dalam rumah reot. Akhir tayangan adalah matinya si istri durhaka dan mendapat azab di kuburnya. Judul sinetron kali ini adalah “Jenazah Digencet Kuburan.”

--
Sinetron di atas, dimasukkan dalam genre “sinetron religius”. Asumsinya adalah mendakwahkan nilai-nilai keagamaan kepada pemirsa dan mendidik moral penonton agar semakin baik. Takut berbuat maksiat dan selalu mengingat Tuhan dalam seluruh detik hidupnya. Namun sudah tercapaikah keinginan itu? Atau, sebetulnya secara pelan tapi pasti telah terjadi pembodohan sistematik terhadap masyarakat awam?

--
Menjawab pertanyaan ini, setidaknya terdapat beberapa analisis. Pertama, media televisi digolongkan oleh pemikir komunikasi Marshal McLuhan sebagai media dingin (cold medium). Klasifikasi media massa ke dalam dua dikotomi, media panas dan media dingin. Distingsi tersebut merefleksikan dua kutub relasi kontrol dengan pemirsanya. Media dingin lebih cenderung liar dan otoritarian lewat tampilan visualnya, sementara media panas lebih dialogis dan sensitif terhadap kritik dan kontrol pembacanya. Jenis kedua diwakili oleh media cetak.

--
Selain itu, televisi merupakan teknologi media massa yang punya daya provokasi paling tinggi. Setidaknya hal ini sudah diungkapkan oleh McLuhan, bahwa media televisi memang syarat dengan multi-interpretasi. Ketika program televisi menayangkan acara-acara yang “mengancam pembodohan” masyarakat, banyak yang protes dan pro kontra. Tetapi, saat dikembalikan kepada pihak televisi, argumentasi yang sering dikeluarkan adalah bahwa acara-acara televisi saat ini merupakan cerminan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya.

--
Dengan demikian mudah bagi televisi untuk mencekoki masyarakat berbagai macam pola pikir, termasuk yang jauh dari realitas, kita seolah diajak kembali kepada pola pikir tradisional (back to tradisional), sehingga lupa bahwa saat ini berada pada era globalisasi. Barangkali selera masyarakat tersebut menunjukkan adanya krisis dimensional yang melanda bangsa kita. Seolah-olah kita sebagai bangsa yang sedang mencari-cari jati diri sehingga rela saja ketika pikiran-pikiran dirasuki hal-hal yang menyesatkan. Lucunya lagi, meskipun pemirsa takut, tidak ada itikad untuk menghindarinya, malah mengharapkan agar episode mendatang lebih seru lagi.

--
Di sinilah, peran televisi sebagai media satu arah yang mampu memprovokasi dan menciptakan imaji seliar apapun dalam benak pemirsa semestinya mampu disadari oleh pihak pengelola. Orientasi pada “pemaparan kebenaran” harusnya menjadi dominan dalam program-program yang ditayangkan. Rasionalitas menjadi alas yang utama, selain dalil keagamaan. Jika tayangan bersifat klenik dan mistik berlebihan, alih-alih mereligiuskan masyarakat, justru menjadikan umat semakin buta akidah.

--
Kedua, gejala hiper-realitas dalam masyarakat. Sebuah kondisi dimana citra yang ditampilkan dalam sinetron dianggap, diyakini, dan dirasakan—baik dengan sadar atau tidak sadar—sebagai sesuatu yang nyata, atau bahkan lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Teori hiper-realitas ini mencukupi untuk digunakan sebagai pendekatan terhadap fenomena “sinetron religius” dan dampaknya bagi masyarakat.

--
Hiperealitas (hyper-reality) adalah istilah yang sering dimunculkan oleh para teoretisi postmodern, semisal Jean Baudrillard, Roland Barthes, atau Marshal McLuhan, dalam menyoal tingkah polah manusia modern yang bergelimang dalam lautan informasi dan citra yang disebarkan oleh media massa. Teori ini adalah perkembangan lebih lanjut dari marxisme. Jika dalam marxisme diasumsikan bahwa manusia mengkonsumsi nilai guna barang, maka dalam hiperealisme ini tinjauannya bergeser: yang dikonsumsi adalah citra yang ditampilkan barang.

--
Dalam konteks “sinetron religius”, tayangan kontradiktif antara miskin dan kaya akan menancap dan mencipta—bukan hanya kesan atau citra—tapi juga karakter. Seringkali dalam tayangan itu, seorang yang beriman, rajin ke masjid, dan shaleh dikesankan sebagai orang yang miskin, tertindas, teraniaya dan menjadi semakin beriman dengan kepapaannya itu. Di sisi lain, orang kaya, sukses, memiliki mobil dan rumah mewah, dikesankan sebagai pendurhaka Tuhan dan pelawan syariat. Biasanya memiliki akhir hidup mengenaskan. Jika tidak mendapat kutukan Tuhan, di kuburnya mengalami sebuah siksaan dahsyat.

--
Efeknya adalah sebuah kesan identifikasi keberimanan seseorang dengan kemiskinannya. Sementara yang durhaka cenderung mudah menjadi kaya. Lalu, pemahamannya diperluas: kekayaan bagi seorang muslim itu adalah (hanya) iman kepada Tuhan tanpa perlu memiliki nominal rupiah yang banyak. Citra ini yang menancap, lalu menjadi sebuah karakter yang utuh. Produktivitas adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak terlalu berguna. Kecenderungan jabbariyyah (fatalisme) inilah yang seringkali diangkat oleh “sinetron religius” kita.

--
Ketiga, tentang prosentase tayangan. Pada beberapa episode sinetron religius, melukiskan adegan ketunasusilaan, foya-foya di kasino dan tindakan negatif lainnya di awal babak. Berikutnya baru tampilan lelaki bersarung, perempuan bermukena yang melakukan sholat dan berdoa. Selebihnya, dimuati dengan bumbu kekerasan, pemukulan, perjudian dan pornografi. Secara acak, pernah penulis menghitung durasi tayangan antara negatif dan positif. Ternyata jumlah durasi waktu yang memuat adegan negatif mencapai 75 persen, sementara sisanya barulah tampilan dan contoh-contoh kesalehan pelaku.

--
Memang pada awalnya, alur cerita ditujukan pada tindakan “pertobatan” dan “kesadaran kembali terhadap keberimanan”, namun efektivitas bangunan audio visual ternyata masih belum terbangun. Alih-alih mengarahkan pemirsa menjadi alim, justru memberi contoh sekaligus provokasi tindakan dan perbuatan negatif tersebut.

--
Prosentase yang mencapai 75 persen dari durasi tayang jelas sangat banyak. Otak pemirsa akan sangat cepat merekam jika terus menerus dibombardir dengan sebuah citraan dari televisi. Terlebih lagi berwujud gambar hidup tiga dimensi. Selanjutnya, saat citra melekat akan lahir dalam perbuatan. Dan akhirnya kebiasaan menjadi karakter. Di sinilah kita bisa menyatakan bahwa “sinetron religius” di satu sisi mengajari kebaikan, tapi di sisi lain, dalam alam bawah sadar mengajari tindakan negatif-asusila.

--
Sebagai penutup, televisi tetap merupakan media yang efektif untuk mensosialisasikan sesuatu kepada masyarakat. Keberadaannya menjadi mutlak bagi sebuah masyarakat informasi. Yang harus diingat bahwa media bukan semata-mata alat untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga mengemban misi moral untuk mencerdaskan masyarakat. Jika televisi mampu memberikan tayangan mencerdaskan, rasional, sekaligus religius dalam pengertian yang sebenarnya, tentunya akan ikut memberikan pendidikan yang mencerdaskan.[]

Matinya Media Massa

2007-12-03T22:20:00.002-08:00

Matinya Media Massa
Oleh: Iwang Maulana
(Aktivis Communicare Institute, Jakarta)

Jamaknya sebuah media massa, didalamnya termaktub kumpulan manusia cerdas dan kritis, pastilah mempunyai idealisme dan tujuan mulia untuk mencerdaskan para pembacanya dengan cara dan metode yang beragam, namun semua itu butuh perjuangan dan kesabaran yang lebih.

Tribulasi dalam dunia “kurir informasi” di negeri, ini dari awal dicetuskannya sampai sekarang hanya satu…kebebasan menyalurkan nilai-nilai yang berserakan di segala penjuru dan pelosok negeri ini, agar diketahui khalayak yang pada akhirnya akan meng-upgrade siapa saja yang menerima pesan tersebut.

Seperti seorang manusia yang diuji Alloh dengan kesusahan dan kemiskinan agar dia lebih mendekatkan diri pada-Nya, akan lebih banyak orang yang lolos dari ujian tersebut ketimbang orang tersebut diuji dengan kakayaan dan segala kesenangan. Begitupun dengan media massa.

Awal dicetuskannya media massa sekitar tahun 1712, langsung mendapat tekanan dari VOC yang merasa khawatir semua informasi tentang VOC akan diketahui oleh saingannya. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 tidak diikuti dengan kemerdekaan pers, selama masa orde lama sampai orde baru media massa dipaksa menjadi “budak” penguasa untuk menciptakan kesan baik di masyarakat dan menutupi segala kebusukan yang telah diperbuat penguasa pada masa itu. “Romusha” dalam dunia pers tersebut akhirnya berakhir tahun 1998.

Awalnya semua orang-bahkan insan media- menganggap bahwa kebebasan itu adalah cahaya terang kebangkitan pers dari jeruji pembredelan dan penangkapan penguasa negeri ini, namun makin kesini-menurut saya- persoalan justru timbul kembali, bahkan makin mengkhawatirkan.

Kebebasan pers sekarang ini, justru makin membawa dunia media massa kepada kematiannya. Kematian dari idealisme yang sejak awal diperjuangkan, yaitu agar khalayak mendapat informasi secara seutuhnya, kini idealisme itu mulai tergusur oleh kepentingan para kapitalis. Alih-alih kebebasan pers dan informasi, mereka cekoki masyarakat dengan berita dan tontonan yang akan makin memperbodoh masyarakat, tabloid cabul, film hantu yang menambah kumpulan orang irasional, berita kekerasan yang diekploitasi dan untuk semua umur, sinetron yang menawarkan kemawahan palsu,kuis-kuis yang membuat orang malas bekerja, media online yang dikepung dengan wanita-wanita telanjang, dan seabrek “program sampah” yang membuat kotor dan malas otak warga negeri ini.

Kalau mau hitung-hitungan, dari semua media cetak dan elektonik yang ada, berapa banyak yang membuat cerdas masyarakat?,

dari point yang membuat cerdas tersebut?, berapa banyak yang konsisten?,

dari yang konsisten tersebut?, berapa banyak yang dibuat secara serius dan semenarik mungkin sehingga digemari masyarakat?

Lalu konversikan dengan tingkat pendidikan dan minat baca para penduduk negeri ini?

Bagai buah simakalama.... saat media dikekang ruang geraknya, setiap berita yang keluar hampir dapat dipastikan adalah hasil dari tekanan sang penguasa kepada media agar citra sang penguasa tersebut tetap baik, tanpa campur tangan insan media itu sendiri. Namun saat kebebasan media massa sudah dicapai seperti sekarang ini, yang memegang tali kekang pengatur media massa adalah kaum kapitalis yang hanya berorientasi kepada keuntungan pribadinya, tanpa mempedulikan tujuan dari media massa itu sendiri yang juga merupakan cita-cita para insan pers dan media.

Mengutip perkataan Andy F Noya dalam acara kick andy, ”sudah banyak program acara yang mengasah akal, namun sedikit program yang mengasah hati dan nurani”. Mungkin inilah akar permasalahannya-setidaknya menurut saya-, masyarakat terlalu banyak disuguhi ”program akal dan fikiran”-yang negatif-, sehingga nurani dan hati mereka menjadi minoritas peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Yang harus menjadi renungan kita bersama adalah, media massa bukan sekedar menyampaikan kepada masyarakat peristiwa dan pendapat yang mempunyai nilai berita, tanpa peduli itu akan berefek samping baik atau buruk, namun juga sebagai salah satu elemen terpenting dalam membentuk masyarakat tersebut berakhlak dan beradab juga cerdas dalam menjalani setiap kehidupannya, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Tetapi... kalau dalam perjalanan sekarang ini tujuan itu makin sulit diraih dan harapan pun makin tipis, maka itu adalah tanda dari matinya media massa.

Pers Indonesia

2007-11-30T23:10:00.000-08:00

Pers Indonesia, antara Supremasi Penguasa dan Orientasi Rakyat jelata

oleh :iwang maulana

(aktivis communicare institute)

Dalam pandangan penganut aliran kritis, tidak dikenal media massa yang independent dari semua intervensi kepentingan praksis maupun ideologis (positif maupun negatif). Media massa dalam setiap pemberitaannya, bukan hanya manifestasi dari perhatian media massa tersebut terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi juga menyiratkan adanya keterkaitan atas dasar simbiosis mutualisme yang terjalin antara media massa dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat keuntungan dari pemberitaan tersebut.

Untuk melihat keberpihakan media massa dalam memberitakan sebuah peristiwa maupun pendapat, dapat diketahui dengan metode analisis wacana (discourse analysis-DA), yang menurut James Paul Gee dalam buku An introduction to Discourse analysis, Theory and Methode, penggunaannya tidak cukup menanggalkan ciri-ciri kuantitatif dari analisis isi, tetapi juga memusatkan diri pada bagaimana bahasa yang digunakan untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas.

Melihat kembali sejarah terbitnya pers di negeri ini-dalam pandangan kritis-, kita akan melihat dua sikap yaitu supremasi penguasa dan pengusaha atau orientasi rakyat jelata, yang diambil (atau mungkin juga terpaksa diambil) oleh setiap insan pers pada setiap masanya untuk dapat bertahan dan menyebarkan ideologinya kepada masyarakat.

Awal masuknya pers di Indonesia terjadi pada tahun 1712, namun pemerintah VOC melarangnya, karena khawatir saingan VOC akan memperoleh keuntungan dari berita dagang yang dimuat di koran itu. 32 tahun kemudian terbit koran dengan nama Bataviase Nouvelles, namun itupun hanya bertahan dua tahun karena dilarang kembali oleh Belanda dengan alasan, pemberitaannya membahayakan Belanda. Intervensi media massa pada saat itu sangat ketat sampai abad ke-20.

Awal abad 20, pers mulai dijadikan sebagai alat perjuangan oleh sejumlah organisasi politik (boedi oetomo, SI,Indische Partji, PKI, PNI,...) yang pada pada saat itu menjadi wadah untuk menyuarakan gagasan-gagasannya, sedangkan Pada masa penjajahan Jepang, penguasa militer Jepang menempatkan shidooin (penasihat) di bagian redaksi dalam setiap surat kabar dengan tujuan untuk mengontrol media secara langsung. Pada tahun 1960 pemerintah menetapkan 19 pasal yang mengatur mengenai penerbitan yang secara keseluruhan bersifat kewajiban pers untuk mendukung politik pemerintah.

Tonggak politis yang pertama dari penguasa orde baru mengenai pers adalah UU pokok pers No.11/66 jo UU No.4/1967,namun prakteknya sangat berbeda dengan yang tertulis di peraturan tesebut, karena pertimbangan politik pemerintah pada saat itu lebih besar daripada pertimbangan perundangan. Dalam UU pokok pers dinyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan, namun pasca peristiwa malari 1978 tujuh surat kabar ibukota dibredel. Kejadian itu juga yang menjadi awal pemusatan kekuasaan ditangan segelintir elit (rezim Soeharto) yang menjangkau semua sektor kehidupan termasuk media massa di dalamnya.

Pasca jatuhnya rezim ORBA pada tahun 1998 dan dikeluarkannya UU No.40/1999, ratusan surat kabat terbit tanpa SUPP setelah keharusan itu dicabut oleh menpen yang pada saat itu dijabat oleh Yusuf Yosfiah. Pers kini lebih sering menjadi ”broker” yang menyuarakan kepentingan penguasa dan pengusaha yang memiliki modal, pun demikian dengan para penguasa dan pengusaha tersebut, mereka bisa membuat media yang akan mendukung kesuksesan menuju yang mereka inginkan. Kebijakan itu juga yang pada akhirnya memberikan alasan kuat bagi lahirnya pers industri yang berorientasi pemodal dan menggeser pers idealis yang berorientasi rakyat jelata.

Mencari Makna Dalam Belukar (Teks) Wacana

2007-11-29T04:12:00.001-08:00

Mencari Makna Dalam Belukar (Teks) Wacana

Oleh: Suryanta Bakti Susila

[Aktivis Communicare Institute, Jakarta]

Membaca bagaimana Soeharto mampu berkuasa selama tiga dasawarsa lebih, Agus Sudibyo (1999) memperkenalkan dalil kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Menurutnya, pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan yang terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan selalu menimbulkan kekuasaan. Perspektif ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara secara kontinyu membutuhkan sekaligus juga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan resmi atau "kebenaran versi negara". Efek kuasa yang dihasilkan oleh pengetahuan terwujud dalam berbagai representasi wacana: buku, media cetak, film, pidato, dan lain-lain.

Pasca Orde Baru, seiring demokratisasi dominasi wacana menyebar dari negara kepada siapapun yang mampu mencipta sumber wacana mainstream. Sumber tersebut berupa media yang memiliki daya jangkau luas seperti TV, majalah, koran, portal yang populer. Seiring terbukanya kebebasan komunikasi tersebut kita hidup dalam sebuah dunia simbolik yang tidak pernah kita konstruksi sendiri. Kita mengetahui sebuah realitas terjadi dari (salah satunya yang paling massif) media massa, akan tetapi benarkah realitas yang ditampilkan itu objektif tanpa nilai subjektivitas penulis. Kita, (terutama) sebagai orang yang terlibat dalam ranah pergerakan yang tidak bisa tidak berhubungan dengan media massa perlu mengerti dan memahami “analisis wacana kritis”.

Aktivis mahasiswa akan sangat membutuhkan sumber bacaan yang luas. Sebuah keharusan mampu mengupas sebuah permasalahan secara komprehensif. Konsekuensinya, buku, artikel, jurnal ilmiah, serta media massa yang lain –baik yang sevisi ataupun yang tidak- harus dilahap semua. Dari sini analisis kritis terhadap wacana yang ditawarkan menjadi sebuah kemestian. Hal ini diperlukan agar kita tidak terjebak setting agenda “rival” yang mampu mengemas idenya dengan argumen yang meyakinkan.

Baiklah, mari kita berkenalan dengan “analisis wacana kritis”. Pada dasarnya, analisis ini merupakan studi analisis wacana yang terutama sekali mempelajari bagaimana kekuasaan disalahgunakan, atau bagaimana dominasi serta ketidakadilan dijalankan dan direproduksi melalui teks dalam sebuah konteks sosial.

Ada banyak model analisis wacana kritis. Salah satu model yang cukup populer diperkenalkan oleh Teun A van Dijk. Pakar studi wacana dari University of Amsterdam ini menawarkan sebuah model analisis yang menggabungkan pembahasan teks, kognisi (pengetahuan) penulis dan konteks sosial.

Wacana, menurutnya mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

Analisis kognisi sosial menekankan, bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan ditampilkan dalam suatu model dalam memori. Model ini menggambarkan bagaimana: 1) tindakan atau peristiwa yang dominan, 2) partisipan, 3) waktu dan 4) lokasi, keadaan, objek yang relevan, atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur teks.

Penulis selalu menggunakan model untuk memahami peristiwa yang tengah diliputnya. Strategi yang dilakukan adalah: 1) seleksi; 2) reproduksi; 3) penyimpulan; 4) transformasi lokal. Setelah melewati empat tahapan dalam benak penulis, teks yang terbentuk akan membentuk pemahaman tertentu sebagaimana penulis memahami peristiwa tersebut dalam suatu model tertentu.

Dengan memahami proses terbentuknya teks tersebut kita sebagai pembaca relatif lebih arif menyikapi sebuah tulisan. Misalnya saja mendapati pemberitaan yang menyudutkan dari sebuah koran lokal atas aksi demonstrasi yang kita lakukan, tidak perlu langsung menanggapinya secara emosional. Kita jernihkan dengan memakai metode di atas, selanjutnya melakukan counter dengan cara yang elegan. Hak jawab kepada media bisa menjadi pilihan bijak.

Pers dan Pencerdasan Masyarakat

2007-11-27T10:00:00.000-08:00

Pers dan Pencerdasan Masyarakat*
Oleh
Amin Sudarsono
(Aktivis Communicare Institute, Jakarta)

==

Agenda terbesar dari insan pers adalah pencerdasan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang pantas dicatat dalam hal ini. Pertama, pers harus memberikan informasi yang benar terhadap audiens yang mengakses media tersebut. Kebenaran ini tentunya berlandas pada asas cover both side (keberimbangan pemberitaan). Netralitas dan independensi sebuah media harus dikedepankan. Walaupun, misalnya media tersebut dimiliki oleh kekuatan modal tertentu.

Kedua, dalam kondisi bangsa yang masih terjadi konflik di beberapa daerah, peristiwa yang diberitakan kadang justru memperkeruh situasi. Dalam kondisi inilah, pers mengedepankan jurnalisme profetis. Jurnalisme profetis harus memilih topik-topik yang bisa menawarkan solusi, bukan hanya memaparkan masalah. Jurnalisme profetis adalah suatu upaya penyelenggara pers untuk menempatkan pers sebagai suatu kekuatan yang bisa memberikan alternatif solusi. Pers yang lebih cermat melihat adanya kebutuhan mendesak masyarakat agar masyarakat tidak terus bertikai. Jurnalisme profetis justru menjembatani kelompok bertikai untuk berdamai.

Ketiga, perluasan peran media massa sebagai penggerak aktivitas sosial masyarakat. Sebagai instrumen pemberi warta tentunya sebuah koran, misalnya, memiliki sebuah kekuatan persuasif tersendiri untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Peran propaganda sebuah media massa sangatlah kuat. Daya pengaruh ini mampu memobilisasi masyarakat untuk membantu penderitaan korban bencana, misalnya. Atau juga pembentukan posko keprihatinan. Saat ini beberapa media-baik cetak, radio maupun televisi-telah membuka berbagai posko maupun pundi amal. Langkah ini hendaknya diperluas dalam berbagai segmen aktivitas: sosial, budaya, ekonomi, politik.

Keempat, kecerdasan ekuivalen dengan kondisi berdaya. Karena itu, langkah empowering (pemberdayaan) harus menjadi agenda pokok dari sebuah media. Posisi media massa hendaknya selalu berpihak kepada masyarakat. Opini yang diciptakan sesuai dengan nurani masyarakat. Sekaligus, dalam kondisi tertentu harus siap berhadapan dengan kebijakan penguasa. Peran media massa cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan eksekutif, merubahnya menuju tuntutan masyarakat. Namun, berdiri diametral bukan berarti membenci atau memusuhi. Landasan nurani dan persaudaraan tentunya bisa menghiasi kritik membangun yang disodorkan oleh sebuah media. Dalam hal ini, kepekaan pejabat sangat diharapkan. Kontrol media dan kepekaan penguasa menjadi sinergi yang indah.

Kelima, media massa secara sadar mengembangkan nilai dan norma berdasarkan visi-misi dan latar belakang usahanya, setidaknya ada tiga fungsi media massa perankan yaitu memberi informasi, menyuguhkan hiburan, dan mengembangkan propaganda untuk suatu wacana. Fungsi yang disadari atau tanpa disadari oleh media massa adalah fungsinya sebagai transfer kebudayaan (Purwasito: 2002). Kebudayaan adalah cermin tingkat peradaban.

Setidaknya lima langkah di atas bisa menjadi awal yang baik bagi proses pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga dunia pers mampu menangkap semangat zaman, menghindari dominasi kapital dan mengedepankan jurnalisme profetis: jurnalisme pembawa pesan kedamaian.

*versi panjangnya dimuat disini

(Resensi) Kuasa Media Barat

2007-11-24T05:10:00.000-08:00

Judul Buku : Kuasa Media
Penulis : Noam Chomsky
Penerbit : Pinus Jogjakarta
Cetakan : 1 September 2005
Tebal : 81 Halaman

Bukan rahasia lagi, sejarah Amerika yang mencoba menjadi penguasa dunia dibangun oleh kebohongan dan ketidakjujuran. Untuk melanggengkan kekuasaannya dikancah politik global, Amerika melakukan berbagai cara agar kepentingan-kepentingan politiknya tercapai. Salah satunya adalah memanfaatkan media. Di dalam buku kecil ini, Noam Chomsky, seorang tokoh yang kerap melancarkan kritiknya atas kebijakan politik Amerika menguraikan dengan jelas modus mereka melancarkan propaganda lewat media.

Setidaknya, ada tiga cara Amerika dalam memanfaatkan media untuk kepentingan mereka. Diantaranya, Pertama dengan industri humas. Industri humas Amerika di desain dan didanai untuk mengontrol opini publik. Jadi, beberapa industri humas tidak independen, tetapi bekerja untuk kepentingan pemerintahan Amerika. Mereka memanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut untuk mematahkan setiap opini yang berseberangan dengan kepentingan Amerika, termasuk menghambat opini-opini yang tidak menyepakati kepentingan-kepentingan mereka.

Kedua, merekayasa opini. Di dalam sejarah Amerika, rakyat dipaksa untuk menyepakati perang. Rakyat yang kebanyakan anti perang berkat rekayasa opini yang dilakukan, kemudian diarahkan untuk menyepakati perang (Kasus perang Dunia II). Ketiga, memelintir sejarah. Di dalam sebuah kasus perang, usaha yang dilakukan adalah dengan memelintir sejarah. Yaitu merekayasa keadaan, ketika pemerintah Amerika melakukan serangan dan menghancurkan satu pihak, seakan-akan sedang melindungi dan mempertahankan diri dari para penyerang atau monster penghancur dan seterusnya.

Ketiga hal tersebut yang bisa saya tangkap dalam buku kecil ini. Setidaknya, apa yang telah ditulis Chomsky ini sedikit memberikan pencerahan dan menyadarkan pembacanya bagaimana media cukup efektif dalam rangka merekayasa sebuah opini. Sehingga, ketika kita membaca berita asing (yang juga sering disiarkan media kita) perlu kiranya disikapi dengan kritis dan skeptis agar kita bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Di sisi lain, setelah membaca buku ini, seolah kita diingatkan untuk mempelajari kembali studi media agar kita bisa cermat dalam memahami kebenaran sebuah berita atau opini yang dilancarkan pihak asing (Media Barat). Maka, mempelajari metode penelitian media seperti analisis framing, wacana, semiotika dll itu perlu untuk membantu kita mengungkap bias media sehingga kebenaran sebuah peristiwa bisa kita temukan. (Sudaryono Achmad, Aktivis Communicare Institute, Jakarta)

Media dan Citra Politis

2007-11-20T23:17:00.000-08:00

Media dan Citra Politis

oleh

Diyah Kusumawardani S.sos

(Aktivis Communicare Institute, Jakarta)

Transisi demokrasi di Indonesia diindikasikan terjadi semenjak berakhirnya kekuasaan Soeharto, yang kemudian diikuti dengan wacana reformasi yang didengungkan pergerakan mahasiswa tahun 1998. Untuk mencapai cita-cita reformasi tersebut, gerakan mahasiswa mencanangkan enam visi reformasi. Dimana visi keenam berbunyi “penegakan budaya demokrasi yang rasional dan egaliter, yang jauh dari budaya paternalistik dan berbagai sentimen primordial.”

Bunyi visi keenam inilah yang akhirnya memiliki banyak turunan makna. Salah satunya adalah kebebasan pers. Kebebasan pers ini mendapat pemaknaan yang luas. Salah satunya adalah kebebasan mengkonstruksikan realitas, dan satu-satunya yang menjadi patokan menurut Ibnu Hamad adalah kebijaksanaan redaksi (redactional concept) media yang dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideologis, politis atau ekonomi.

Ibnu Hamad juga menjelaskan, sebuah media yang lebih ideologis umumnya muncul dengan konstruksi realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sealiran; dan penyerangan terhadap kelompok yang berbeda haluan. Dalam sistem libertarian, sistem ini akan melahirkan fenomena media partisan dan non-partisan.

Dalam konteks ini, terbuka peluang sebuah media untuk bersikap partisan terhadap sebuah kekuatan politik, sehingga ia mempunyai khalayak yang setia. Sementara media massa yang berusaha berdiri di tengah semua kekuatan politik (non-partisan) cenderung memiliki khalayak yang lebih luas walaupun tidak selalu stabil. Dan media massa yang piawai memainkan lambang-lambang politik (tokoh politik, tanda gambar politik, cara melaporkan peristiwa politik, dan sebagainya) dari salah satu entitas politik, niscaya akan memperoleh perhatian dari segmen khalayak dengan ideologi politik mereka masing-masing.

Dampak dari proses konstruksi realitas ini adalah munculnya opini publik mengenai kehidupan politik. Opini, menurut Cutlip dan Center, adalah kecenderungan untuk memberikan respon terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Sedangkan publik menurut Herbert Blumer, merupakan sekelompok orang yang tertarik pada suatu isu dan terbagi-bagi pikirannya dalam menghadapi isu tersebut dan berusaha untuk mengatasinya.

Bentuk opini kehidupan politik itu adalah gambaran politik (political image) positif maupun negatif mengenai suatu realitas politik. Selanjutnya bagi komunikasi politik, opini publik ini akan memberi pengaruh terhadap pembelajaran politik, partisipasi politik, dan usaha mempengaruhi pejabat dalam pengambilan keputusan.(Ibnu Hamad)

Menurut Dan Nimmo, dalam proses pengkonstruksian realitas politik media memiliki dua kemungkinan: menjadi saluran komunikasi politik yang merefleksikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi atau menjadi agen politik dimana terutama para jurnalisnya bertindak selaku komunikator politik dalam kategori profesional. Perbedaan peran ini selanjutnya berpengaruh pada citra realitas politik yang dihasilkannya; dimana kalau seorang wartawan bertindak selaku komunikator politik profesional, ia akan lebih partisan dalam pengemasan realitas politiknya dibanding dengan mereka yang melakonkan diri sebagai pelapor peristiwa.

Tidak sedikit pers yang digunakan sebagai alat politik dari entitas politik tertentu. Karena bagi suatu kekuatan politik, sikap media (pers), entah netral atau partisan, adalah menentukan, terutama untuk tujuan-tujuan pencitraan dan opini publik. Sebab, di satu pihak ujung dari komunikasi politik adalah mengenai citra ini, yang banyak bergantung pada cara media mengkonstruksikan kekuatan politik. Sedangkan di pihak lain, media massa mempunyai kekuatan yang signifikan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak.

Media massa merupakan salah satu subsistem dari suatu sistem politik. Namun dalam geraknya, Ibnu Hamad menyimpulkan dari buku Empat Teori Pers,

“Media massa memiliki kekuatan sendiri dalam mempengaruhi sistem politik sehingga hubungan antara keduanya biasanya ditandai oleh dua hal. Pertama, bentuk dan kebijakan politik sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. Sistem politik yang dominan (baca: pemerintah) mempengaruhi sistem media, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem media yang berlaku di suatu negara adalah cerminan sistem politik (rezim) negara itu. Dan kedua, media massa menjadi sering menjadi media komunikasi politik terutama oleh para penguasa.”

Tidak selamanya media massa ditentukan oleh sistem politik, melainkan tergantung pada persebaran kekuasaan (power sharing). Dimana setiap kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama terhadap media, sehingga media massa dapat menjadi saluran komunikasi politik untuk mempengaruhi sistem politik dan sebagai alat pencitraan kelompok sosial tadi.